22 Desa Akan Gelar Pilkades di 2016

Laporan Reporter Tribun Jogja, Anas Apriyadi

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak untuk 22 desa di Bantul direncanakan akan digelar paling lambat pada pertengahan 2016 ini. Berbagai persiapan mulai dilakukan agar pelaksanaan pilkades terlaksana tepat waktu.

Kepala Sub Bagian Perangkat Desa, Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) Bantul, Edi Wuryanto mengungkapkan pelaksanaan pilkades kemungkinan pada Mei atau Juni 2016.

Anggaran sebesar Rp 5,5 miliar sudah disiapkan dalam APBD Bantul 2016 untuk pelaksanaan Pilkades. Jumlah dana untuk pelaksanaan pilkades tiap desa menurutnya akan berbeda bergantung jumlah pemilih.

"Nanti tergantung kebutuhan desa masing-masing, kan nanti mereka yang mengajukan (anggaran), desa juga yang menghitung kebutuhannya mereka," katanya pada Selasa (5/1/2016).

Persiapan untuk pilkades menurutnya juga sudah disosialisasikan ke desa. Sebelum pelaksanaan pilkades menurutnya desa harus membentuk panitia pemilihan yang dalam hal ini prosesnya dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Edi memastikan dalam pilkades yang dilakukan pada 2016 nantinya para calon tidak dipungut biaya. Meski begitu menurutnya aturan baku tata cara pilkades masih belum ada menunggu proses perubahan dasar hukum.

"Aturan di atasnya ada yang berubah, jadi harus kita sesuaikan," katanya

Kepala Bagian (Kabag Pemdes) Bantul, Heru Wismantara menambahkan pada triwulan pertama 2016 masih akan dilakukan perubahan perda yang mendasari pilkades.

Jalannya pilkades menurutnya diperkirakan akan memakan waktu sekitar 105 hari mulai dari penyusunan panitia pemilihan sampai hari tenang.

"Untuk sementata ini pelaksanaannya kalau tidak Mei ya Juni," tandasnya.

Anggota Komisi A DPRD Bantul, Heru Sudibyo mengungkapkan harapan pihak legislatif agar pemilihan lurah bisa segera dilaksanakan karena terkait pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

"Perda sudah kita siapkan, anggaran sudah disiapkan, tinggal komitmen pemda untuk segera menyusun jadwal," katanya.

Selain pemilihan lurah, menurutnya dalam prolegda 2016 pihaknya juga mendorong agar pemilihan pamong desa termasuk kepala dukuh juga bisa dilaksanakan.

"Sehingga lurah beserta aparatnya bisa segera melaksanakan kegiatan di desa dalam rangka mewujudkan kemandirian apalagi kini didukung adanya ADD dan DD," tuturnya. (tribunjogja.com)