Kunker Kurang Tertata Dinilai Sebabkan Pembahasan Prolegda Sleman Terganggu

Jadwal kunker yang tidak terencana dengan rapi membuat pembahasan prolegda menjadi karut marut.

Laporan Reporter Tribun Jogja, Angga Purnama

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Kinerja DPRD Sleman yang tidak mampu menuntaskan seluruh pembahasan prolegda itu mendapat kritikan dari kalangan internal dewan.

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Baperda) DPRD Sleman, Wawan Prasetya mengatakan mepetnya waktu pembahasan semestinya tidak dijadikan alasan tidak rampungnya pembahasan prolegda.

Ia bahkan menilai kinerja DPRD Sleman tidak optimal lantaran waktunya banyak tersita dengan kegiatan kunjungan kerja (kunker).

Jadwal kunker yang tidak terencana dengan rapi membuat pembahasan prolegda menjadi karut marut.

“Semestinya sejak awal sudah disusun jadwal pembahasan prolegda. Apalagi mulai awal tahun sudah diketahui berapa prolegda yang harus dibahas dalam kurun waktu setahun,” ungkapnya, Rabu (30/12/2015).

Menurut politisi PKB itu, jadwal pembahasan prolegda dan kunker selama ini dilakukan secara mendadak. Dengan demikian, seringkali jadwal pembahasan bertubrukan dengan agenda lainnya termasuk agenda Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Berbeda jika sudah tersusun rapi, misal selama enam bulan ke depan, tentu semua pihak akan menyesuaikan. Kenyataannya selama ini jadwal hanya disusun untuk satu bulan, saya sudah mencoba mengusulkan ini namun tidak pernah digubris,” ujarnya.

Wawan bahkan menyindir hasil kerja dewan tersebut tak seimbang dengan gaji dan tunjangan yang diterima setiap bulan yang mencapai hampir Rp 15 juta per anggota. Belum lagi apabila ditambah pendapatan lain-lain bisa tembus Rp 24 juta.

“Meskipun, saya akui kunker juga masuk dalam kerja dewan,” ujarnya.

Sindiran tersebut berdasarkan jadwal kerja dewan selama ini. Selama Desember saja, dewan menjalani tiga kali kungker selama 10 hari. Padahal, dari total 31 hari di bulan Desember, 9 hari diantaranya merupakan libur nasional dan 3 hari reses.

“Artinya, dewan hanya punya waktu efektif 9 hari kerja, belum lagi beberapa bulan terakhir rapat dewan sering tidak terlaksana lantaran tidak memuhi kuorum dikarenakan anggota dewan sibuk mengurus pilkada. Semestinya, dengan bijak di tahun depan ada penjadwalan yang teratur untuk semua kegiatan kedewanan sehingga pembahasan aturan yang dinantikan oleh rakyat dapat dilakukan secara optimal,” kata dia. (*)

Penulis: ang
Editor: ton
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved