Desakan Agar Menteri BUMN Mundur Kembali Mengemuka

Laporan Reporter Tribun Jogja, Khaerur Reza

TRIBUNJOGJA.COM, JOGJA - Di tengah hangatnya isu reshufle kabinet Jokowi-JK, desakan agar Rini Soemarno mundur dari jabatan Menteri BUMN terus menguat.

Penegasan tersebut kembali mengemuka saat diskusi akhir tahun Forum Kajian Kebijakan Ekonomi Nasional yang diikuti oleh aktifis mahasiswa dan akademisi, aktifis LSM.

"Kerja Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN selama setahun terakhir dinilai cenderung jeblok," kata Dr Fahmy Radhi, MBA, peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, di University Centre Yogyakarta, Selasa (29/12/2015).

Ada tiga hal mendasar yang menjadi raport merah kinerja Rini yaitu adanya penerbitan izin prinsip yang melanggar UU No 19/2013 tentang BUMN, adanya pembiaran dan dukungan atas upaya Direktur Utama Pelindo II dalam perpanjangan kontrak JICT yang melanggar Perundangan dan merugikan negara.

Sejumlah poin penting yang lain dari diskusi tersebut adalah perlunya pembatalan kontrak JICT paling lambat akhir Januari 2016.

Langkah perombakan susunan dewan komisaris dan direksi pasca pembatalan kontrak JICT harus diikuti pula dengan mengembalikan seluruh karyawan Pelindo II yang sudah di rotasi, didemosi dan diberhentikan oleh RJ Lino akibat perlawanan terhadap keputusan RJ Lino dalam pperpanjangan kontrak JICT.

"Kita rasanya harus desak KPK, juga usut tuntas semua yang terlibat dalam pengambilan keputasan perpanjangan kotrak JICT, yang melanggar UU dan merugikan negara," kata Fahmy.

Sementara terkait desakan mundur ke Menteri Rini Soemarno, secara tersirat Politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka mengingatkan, dalam persoalan tata kelola BUMN kelautan ke depan harus lebih bisa di rombak.

Meski demikian, terdapat tujuh poin rekomendasi pansus yang dipimpinnya. Poin ke enam berisi rekomendasi kepada Presiden Jokowi untuk memberhentikan Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN. (tribunjogja.com)