APBD 2016 Gunungkidul Dipangkas Rp 5,5 Milyar

Laporan Reporter Tribun Jogja, Hari Susmayanti

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Gunungkidul 2016 akhirnya dipangkas sebesar Rp 5,5 milyar oleh gubernur.

Anggaran yang dipangkas merupakan alokasi untuk kunjungan kerja dan makan minum di DPRD serta pembangunan gedung di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora).

Pejabat Sekretaris Daerah (Sekda) Gunungkidul, Supartono mengakui pihaknya sudah menerima hasil evaluasi APBD 2016 dari gubernur. Dari total APBD Rp 1.748.515.289.554,61, gubernur memangkas sebesar Rp 5,5 milyar.

“Hasilnya sudah kita terima, memang ada pemangkasan sebesar Rp 5,5 milyar dari total belanja kita,” katanya.

Menurut Supartono, anggaran yang dipangkas ini terdiri dari anggaran kunker dan makan minum DPRD yang nilainya mencapai Rp 1,7 milyar. Sementara untuk anggaran pembangunan gedung baru milik Disdikpora sebesar Rp 3,1 milyar.

Evaluasi dari gubernur tersebut saat ini sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten Gunungkidul.

Pemkab sudah berkoordinasi dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan badan anggaran DPRD. Hasilnya pun sudah diserahkan kembali kepada gubernur.

“kita sudah serahkan kembali hasil tindak lanjut evaluasi tersebut,” jelasnya.

Sementara dari penelusuran Tribun Jogja, dalam dokumen RAPBD Gunungkidul 2016, anggaran untuk perjalanan dinas seluruh SKPD dan DPRD mencapai Rp 33,64 milyar.

Sedangkan anggaran untuk makan dan minum seluruh SKPD dan dewan sebesar Rp 24,013 milyar.

Dihubungi terpisah, Sekretaris DPPKAD Gunungkidul Edy Basuki mengungkapkan pemangkasan yang dilakukan oleh gubernur merupakan bentuk efisiensi anggaran. Tujuannya supaya tidak ada anggaran yang boros.

“Itu (evaluasi dari gubernur) sudah dilaksanakan,” ucapnya.

Sementara Ketua DPRD Gunungkidul, Suharno mengungkapkan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait atas hasil evaluasi gubernur.

Menurutnya, dewan siap untuk menjalankan hasil evaluasi tersebut dan tidak mempermasalahkan adanya pemangkasan anggaran sebesar Rp 1,7 milyar.

“Tidak masalah dipangkas. Karena memang evaluasi wajib dilakukan, kita siap menjalankan evaluasi ini,” pungkasnya. (tribunjogja.com)