Pilkada Sleman

Hujan Interupsi saat Perhitungan Pilkada Sleman

Hal tersebut dipicu munculnya kejanggalan yang terjadi dalam proses rekapitulasi sebelumnya atau di tingkat kecamatan.

Penulis: ang | Editor: Ikrob Didik Irawan
net
Ilustrasi 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Angga Purnama

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sleman 2015 di tingkat kabupaten diwarnai hujan interupsi dan protes.

Hal tersebut dipicu munculnya kejanggalan yang terjadi dalam proses rekapitulasi sebelumnya atau di tingkat kecamatan.

Dalam rapat pleno rekapitulasi pereolehan suara yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman di aula Bappeda, Rabu (16/12/2015), sejumlah protes muncul saat kegiatan itu berlangsung.

Bukan hanya dari saksi pasangan calon (paslon), namun sejumlah pihak termasuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sleman.

Hujan protes muncul di antaranya saat pembacaan hasil rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Berbah. Saat kotak suara dibuka, petugas KPU tidak menemukan formulir C1 yang merupakan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan.

Petugas hanya menemukan formulir DA-1 yang merupakan hasil rekapitulasi dari TPS dalam satu wilayah kelurahan/desa.

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berdalih C1 satu sudah diserahkan lebih dahulu kepada KPU dan tidak bersamaan dengan formulir lainnya yang disimpan di kotak suara.

Protes juga terjadi saat akan dibacakan hasil rekapitulasi PPK Seyegan.

Sampul yang berisi C1 tidak dilengkapi segel dari KPU, petugas PPK berdalih segel yang diberikan oleh KPU saat pengiriman logistik kurang dan tidak dilaporkan.

Hal yang sama muncul saat rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Tempel akan dibacakan. Saksi paslon nomor dua menilai sampul yang digunakan untuk menempatkan C1 tidak sesuai standar KPU.

Hal ini lantaran sampul tersebut hanya berupa stopmap meski disegel dengan segel resmi KPU.

Melihat banyanya kesalahan prosedur yang dilakukan oleh PPK, Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY, Bagus Sarwono menilai kinerja PPK layak dipertanyakan.

Pasalnya prosedur yang sudah ditetapkan harus dijalani untuk menjaga keabsahan dari hasil perhitungan suara.

“Ini menunjukkan kinerja PPK kurang profesional. Hal ini akan menjadi catatan dan kami minta Panwaslu untuk menelusuri lebih lanjut,” katanya saat mengawasi jalannya rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara.

Ketua Panwaslu Sleman, Djajadi mengatakan kesalahan yang terjadi dalam proses rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK itu dinilai sebagai pelanggaran.

Pihaknya pun berencana memberikan sanksi adminitratif atas pelanggaran tersebut.

“Akan kami rekomendasikan sanksi admitratif atas pelanggaran yang terjadi,” ungkapnya. (tribunjogja.com)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved