DPU ESDM Klaten Proses Pemutusan Kontraktor Terminal Ir Soekarno

Laporan Reporter Tribun Jogja, Padhang Pranoto

TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN - Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumberdaya Mineral (DPU ESDM) Klaten tengah memroses pemutusan kontrak kerja dengan rekanan pembangun terminal Ir Soekarno.

Hal itu karena kontraktor dinilai tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang ditentukan.

Kepala DPU ESDM Abdul Mursyid mengatakan, pihaknya sudah berulang kali memanggil rekanan. Namun demikian, hal itu selalu tidak berbalas, kontraktor selalu mangkir dari panggilan.

"Beberapa dipanggil tidak datang dan tidak ada kelanjutan, ya pada akhirnya kami putus kontrak. Namun demikian kami masih menghitung volume pekerjaan yang telah dilakukan dan juga mempersiapkan administrasi. Diharapkan dengan hal itu tidak ada masalah dikemudian hari," katanya, Rabu (2/12/2015).

Ia mengatakan, DPU ESDM memutus kontraktor yang mengerjakan bangunan fisik terminal yang dibiayai APBD Klaten.

Sementara itu, untuk pembangunan terminal yang dibiayai APBN tetap diteruskan. Hal itu karena kewenangan dan tanggungjawab pengawasannya berbeda.

Adapun hingga kini, pembangunan terminal itu telah menelan anggaran sebesar Rp 49,71 miliar. Angka itu terdiri dari Rp 28,22 miliar berasal dari APBD Klaten dan Rp 21,49 dari APBN.

Mursyid merinci, kucuran dana dari pemkab Klaten dibagi menjadi tiga tahapan. Tahap I Rp 17,16 miliar di tahun 2013, Tahap II Rp 8,67 miliar dan tahap III yang berlangsung tahun 2015 Rp 2,39 miliar.

Sedangkan, untuk dana yang bersumber dari APBN terdiri atas Rp 3,89 miliar di tahap I, Rp 10,3 miliar dan tahap III Rp 7,3 milliar.

Mursyid menyebut, proses pengerjaan untuk terminal Ir Soekarno mengalami keterlambatan hingga 20 persen. Namun demikian, kontraktor telah mengerjakan untuk pengaspalan, pangkalan ojek, musala dan talang air.

Akan tetapi DPU ESDM menilai hal itu belum sempurna sesuai dengan target.

Sementara itu, ketika pewarta Tribun Jogja mencoba mengonfirmasi kontraktor pelaksana di terminal, yang bersangkutan tidak berada ditempat. Hal itu dikatakan oleh seorang pengawas lapangan.

"Biasanya memang disini, namun sekarang tidak. Namun demikian sebaiknya konfirmasi langsung ke DPU saja," tutur pengawas yang enggan disebut namanya. (tribunjogja.com)