Yuni Pasrah Jika Pilkada Mundur

Laporan reporter Tribun Jogja, Angga Purnama

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN – Polemik yang terjadi dalam Pilkada Sleman menjadi sorotan Bawaslu RI yang melihat ada upaya penjegalan Calon Wakil Bupati, Sri Muslimatun.

Pasalnya upaya penjegalan dengan belum terbitnya surat pemecatan dari PDIP itu berpotensi menyebabkan Pilkada Sleman mundur.

Terkait hal ini, Calon Bupati yang diusung koalisi PDIP-Gerindra, Yuni Satia Rahayu menanggapi dengan santai.

Hal ini lantaran keputusan pemecatan Sri Muslimatun merupakan hak prerogratif partai tempatnya bernaung.

“Tentu partai memiliki perhitungan dan kebijakan tersendiri dalam menyikapi masalah ini. Saya yakin tidak ada upaya penjegalan dan semuanya sedang dibahas oleh partai di tingkat pusat (Dewan Pimpinan Pusat),” ungkapnya saat ditemui di kediamannya, Senin (28/9/2015).

Saat dimintai pendapat terkait proses terbitnya surat pemecatan yang memakan waktu lama, ia mengungkapkan PDIP tentu sudah mempunyai pertimbangan.

Terlebih Sri Muslimatun merupakan mantan kader partai yang sudah masuk dalam struktur organisasi, termasuk konstituennya sebagai anggota legislatif.

“Itu urusan partai, bukan kepentingan salah satu pihak saja,” katanya.

Meskipun hal tersebut berpotensi membuat Sri Muslimatun gagal melenggang dalam pilkada dan berimbas pada kegagalannya bertarung pada pesta demokrasi itu, Yuni menyerahkan sepenuhnya kepada PDIP lantaran harus diundur hingga 2017.

Termasuk bila PDIP tidak lagi mendaulatnya sebagai calon bupati bila Pilkada diundur.

“Yang jelas saya fokus pada pemenangan Pilkada 2015, di luar itu saya serahkan kepada partai,” papar Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Daerah (DPD) PDIP DIY itu. (tribunjogja.com)