Reklame Jakal Makin Semerawut

Keberadaan reklame yang semakin tidak tertata menjadikan Jalan Kaliurang layaknya tempat sampah visual

Reklame Jakal Makin Semerawut
TRIBUN JOGJA/ANGGA PURNAMA
Ilustrasi 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Angga Purnama

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Keberadaan reklame yang semakin tidak tertata menjadikan Jalan Kaliurang layaknya tempat sampah visual.

Kondisi tersebut membuat jalan dengan lalulintas padat itu semakin semerawut.

Pantauan Tribunjogja.com, Kamis (11/6/2015), ruas Jalan Kaliurang mulai dari simpang empat Kentungan dipenuhi dengan reklame dan baliho yang saling bertumpuk.

Bahkan, kesemerawutan tersebut juga memicu aksi pelanggaran beberapa pemilik usaha di tepi jalan ini.

Sejumlah spanduk promosi nampak dipasang melintang di atas Jalan Jaliurang. Padahal sesuai Perda Nomor 14 Tahun 2003 tentang izin reklame, pemasangan media promosi tidak diperbolehkan melintang di atas ruas jalan.

Kepala Bidang (Kabid) Ketentraman dan Ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman, Eko Suhargono mengatakan, penertiban berdasarkan perda seperti itu sudah kerap kali dilakukan.

Namun diakuinya dalam pelaksanaannya tidak dapat menyasar seluruh lokasi dalam sekali penertiban.

Pihaknya lebih menerapkan zonasi sebagai langkah penertiban yang optimal.

“Sehingga ada pemetaan dulu mana saja yang akan ditertibkan, baru setelah itu akan ada tim yang melaksanakan penertibannya. Kami lakukan secara bertahap agar lebih optimal,” ungkapnya.

Ia mengakui masih banyaknya pelanggaran yang terjadi di lapangan. Padahal selain melanggar perda, pemasangan media iklan yang tidak tertib dapat memicu masalah lain.

"Seperti spanduk yang dipasang melintang, jika terjatuh tentu akan mengganggu pengguna jalan yang melintas. Belum lagi jika pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku, maka dapat membahayakan warga yang berada di sekitarnya," paparnya.

Eko menjelaskan dalam penertiban harus dilakukan melalui koordinasi dengan pemangku kewenangan, dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizin Terpadu (BPMPPT) Sleman.

Sehingga, meski sebagai instansi penegak peraturan daerah, Satpol PP tidak dapat melakukan penertiban secara sepihak.

“Kecuali jika memang tidak berizin bisa langsung ditindak. Namun sebelumnya kami harus melakukan koordinasi dengan pihak terkait,” ungkapnya. (tribunjogja.com)

Tags
reklame
Penulis: ang
Editor: dik
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved