Begini Tanggapan Mahasiswa Terkait Pro-Kontra Penghapusan Skripsi

Pro-kontra tersebut juga merembet ke kalangan mahasiswa yang merupakan objek dari aturan tersebut.

Begini Tanggapan Mahasiswa Terkait Pro-Kontra Penghapusan Skripsi
ilustrasi 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Jihad Akbar

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Penerapan aturan tugas akhir atau skripsi menjadi sebuah pilihan atau opsional syarat kelulusan tingkat S1 oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek-Dikti), Muhammad Nasir, mengundang pro-kontra. Pro-kontra tersebut juga merembet ke kalangan mahasiswa yang merupakan objek dari aturan tersebut.

Seperti halnya pendapat yang diutarakan Muhammad Rosyid Abdilah, mahasiswa angkatan 2012 prodi Pariwisata UGM, yang menuturkan bahwa dirinya kurang setuju apabila aturan opsional skripsi diwajibkan. Dirinya menceritakan, bahwa sebenarnya Permen tentang opsional skripsi tersebut sudah ada sejak tahun 2000, hanya selama ini bersifat himbauan kepada perguruan tinggi.

Ada atau tidaknya skripsi, menurutnya merupakan kebijakan perguruan tinggi (PT) masing masing.

"Saya rasa hal ini sudah cocok kok, tidak perlu diwajibkan. Karena memang masing-masing PT punya karakteristik masing-masing," ungkap Rosyid.

Terlebih lagi, Rosyid menambahkan, kampusnya sudah ditetapkan sebagai PTN BH (Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum) yang membebaskan otonomi kampus seluas-luasnya.

"Saya rasa penghapusan skripsi bukan suatu pilihan bijak," tandasnya.

Hal yang berbeda diutarakan oleh Pramudya Hutama, mahasiswa angkatan 2010 jurusan Psikologi Universitas Ahmad Dahlan (UAD). Dirinya menyatakan setuju dengan rencana Menristek Dikti yang akan menetapkan aturan berkaitan dengan skripsi tersebut.

"Setuju. Tapi masalahnya sistem yang akan menggantikan apakah lebih baik dan lebih bagus dan tentunya apakah lebih benar?," ungkap Pramudya.

Keraguan yang diutarakan oleh Pramudya tersebut didasari penilaian terhadap kasus kurikulum yang berubah-ubah tetapi tidak memperlihatkan hasil yang maksimal. "Kalau semakin amburadul percuma," ujar Pramudya.

Bebeda dengan kedua pendapat sebelumnya, Neisha Prabandari Kumalaningtyas, mahasiswi Hubungan Internasional UGM angkatan 2012, yang memilih menunggu surat edaran resmi dari Kemenristek Dikti tentang kepastian aturan tersebut. Dirinya berpendapat, dalam menanggulangi masalah plagiasi dan jual beli ijazah harusnya dilihat dari beberapa sisi. “Kenapa tidak hukumnya pemerintah yang lebih dipertegas,” ujarnya.

Neisha juga menyatakan, jika opsi pilihan pengganti skripsi adalah dengan laporan penelitian yang dilakukan di laboratorium atau pengabdian masyarakat, maka tidak semua jurusan atau prodi cocok untuk membuat tugas akhir itu.

“Misal saya Ilmu HI, kan tidak bisa penelitian di lab. Mungkin hal itu lebih cocok untuk jurusan sainstek dan agro,” ungkapnya.

Selain itu, dirinya menambahkan, jika skripsi untuk S1 dihapuskan, lalu dimana letak perbedaan dengan diploma. Memang tidak semua mahasiswa S1 pandai menulis dan cerdas di ranah teori daripada ranah praktis, tetapi skripsi merupakan bukti kualitas lulusan S1 dalam menulis dan menuangkan fikirannya.

“Jadi wacana ini harus benar-benar dikaji ulang, apakah mmg mjd sebuah solusi yang saya anggap jangka pendek atau malah menjadi ancaman jangka panjang bagi kualitas lulusan mahsiswa Indonesia tumpuan bangsa,” pungkasnya. (*)

Tags
skripsi
Penulis: akb
Editor: ton
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved