Pakar: Sungai Merapi Tidak Perlu Ditambang

Laporan Reporter Tribun Jogja, Angga Purnama

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Adanya eksploitasi alam berupa pengerukan meterial dari Gunung Merapi di sungai-sungai yang menjadi aliran banjir material dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Terutama pada lingkungan sungai dan bantarannya.

Menurut Agus Maryono, peneliti Ekohidraulik, Sungai, Banjir, Kekeringan, dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM), hal ini tidak dapat dihindari karena aliran sungai saling terhubung. Sehingga ketika terjadi perubahan di lingkungan sungai akan membawa dampak yang luas.

"Tidak hanya sungai, dampak tersebut juga akan muncul di daerah pantai yang menjadi wilayah muara sungai berhulu di Merapi," ungkapnya saat ditemui di forum diskusi warga penolak penambangan di Dusun Glonggong, Purwobinangun, Pakem, Rabu (6/5/2015).

Ia berpendapat penambangan pasir besar-besaran di aliran material erupsi Gunung Merapi semestinya tidak dilakukan. Karena pasir maupun material lainnya penting sebagai penyeimbang di lingkungan sungai.

Pasir dan material lainnya yang ada di aliran sungai berfungsi sebagai stabilator di dasar sungai. Di sisi lain, material tersebut juga berfungsi sebagai pengendali aliran air di sungai.

"Dengan hilangnya pasir dan material lainnya dari aliran sungai, kerusakan lingkungan semakin nyata, banjir dan jebolnya talut merupakan gambaran kecil dari kerusakan itu," ungkapnya.

Bahkan, kata dia, tidak perlu ditambang, pasir Merapi diperkirakan habis dalam kurun waktu 50 tahun ke depan dan diisi dengan material baru.

"Keberadaan pasir ini juga diperlukan untuk menjaga garis pantai Pulau Jawa yang kondisinya saat ini terus terkikis," paparnya.

Hal tersebut, tambah Agus, menuntut masyarakat untuk ikut andil dalam menjaga lingkungannya. Kendati demikian, upaya itu tidak dapat terlepas dari dukungan pemerintah untuk melakukan penertiban.

"Masyarakat dapat melakukan konservasi lingkungan dengan melakukan penanaman pada daerah bantaran sungai. Sementara pemerintah sudah seharusnya melakukan kontrol terhadap kegiatan ekploitasi alam yang berlangsung," ujarnya. (*)