Pemkot Yogya Belum Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Memasuki hari kedua pascabanjir yang melanda sejumlah wilayah di Kota Yogyakarta, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta merasa belum perlu menetapkan tanggap darurat bencana. Artinya, penanganan pascabanjir masih akan dilakukan secara reguler dan normatif.

Hal tersebut disampaikan oleh Agus Winarta, Kepala BPBD Kota Yogyakarta. Apalagi saat ini Pemerintah Kota Yogyakarta juga sudah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi DIY. Sehingga bentuk bantuannya pun akan lebih masif.

"Hingga saat ini masih belum perlu kalau penanganannya dengan melakukan pencanangan tanggap darurat bencana. Karena sejauh ini masih bisa diatasi secara reguler," kata Agus, Jumat (24/4/2015).

Ia pun menyebutkan untuk melakukan pencanangan tanggap darurat bencana harus melewati beberapa kajian-kajian tertentu. Kajian tersebut antara lain apakah bencana banjir kemarin berdampak pada sosial dan ekonomi masyarakat dan mengganggu keamanan serta kenyamanan masyarakat.

BPBD Kota Yogyakarta pun menilai sejauh ini kajian-kajian tersebut belum terjadi pascabanjir kemarin di Kota Yogyakarta. Penetapan status tanggap darurat bencana pun tidak perlu menunggu instruksi dari Pemerintah Provinsi DIY. Sekiranya memang diperlukan, masing-masing kepala daerah berhak mencanangkan tanggap darurat bencana di wilayahnya masing-masing.

Ditemui secara terpisah, Kepala Bidang Drainase dan Pengairan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kota Yogyakarta Aki Lukman mengatakan saat ini pihaknya sedang fokus menangani perbaikan talut yang ambrol akibat banjir di bawah Jembatan Juminahan, Kampung Ledoksari.

Setelah sebelumnya talut ambrol sepanjang 7 meter, maka pada Jumat kemarin (24/4/2015) talut tersebut kembali ambrol. Sehingga total panjang talut yang rusak di Jembatan Juminahan menjadi 12,5 meter. (*)