Selama Ada Kritik, Pertanda Branding Jogja Istimewa Gagal
Perlu ada sinergi antara komunitas warga, pemerintah, dan masyarakat. Jika masing-masing berjalan sendiri-sendiri
Penulis: had | Editor: Ikrob Didik Irawan
Laporan Reporter Tribun Jogja, M N Huda
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Sepanjang kritik terhadap sembilan arah pembangunan Jogja Renaisans dari branding “Jogja Istimewa” yang dilaunching 7 Maret 2015 lalu masih terus berlangsung dan bahkan bertambah, maka pertanda branding tersebut telah gagal.
Sembilan arah pembangunan Jogja Renaisans tersebut menyangkut pendidikan, pariwisata, teknologi, ekonomi, energi, pangan, kesehatan, keterlindungan warga, tata ruang dan lingkungan, masih berlangsung maka pertanda branding tersebut gagal.
“Branding itu harusnya membawa pesan dan kesan bagi warga yogya maupun wisatawan bahwa kota ini berkesan. Misal lalu lintasnya tertata, kota tambah sejuk, dan jadi pengalaman tidak terlupakan bagi yang datang. Jika setelah ada branding ternyata kritiknya makin tambah, maka ini (branding) gagal,” kata Eks Pimpinan Tim 11 perumus brand Jogja Istimewa, Arif Budiman.
Hal itu ia utarakan saat menjadi salah satu pembicara pada workshop implementasi brand Jogja Istimewa dalam perspektif pembangunan DIY, di Gedung Unit Sembilan, kompleks Kepatihan, Pemda DIY, Selasa (24/3/2015).
Menurutnya, pasca-launching branding tersebut, perlu ada sinergi antara komunitas warga, pemerintah, dan masyarakat. Jika masing-masing berjalan sendiri-sendiri, maka dalam tiga tahun ke depan logo dan branding tersebut bukan tidak mungkin akan diganti kembali.
Ia juga kembali mengungkapkan, setelah launching branding tersebut, telah dikeluarkan rekomendasi dari tim 11, di antaranya supaya memposisikan branding ini sebagai pusaka di masa kini untuk warisan masa depan.
Artinya akses wisata lebih dipermudah disertai akomodasi dengan mengedepankan kenyamanan dan keunikan. Aspek keselarasan dan budaya Yogya harus lebih ditingkatkan.
“Jadi sebenarnya tidak perlu banyak hotel yang (justeru) menjadikan persoalan di tengah masyarakat. Tapi rumah warga bisa disulap jadi penginapan yang nyaman, itu jadi nilai jual tersendiri,” katanya.
Kabid Pemerintahan Bappeda DIY, Biwara Yuswantara mengatakan, banyak aspek yang harus segera diperbaiki. Misalnya meningkatkan budaya jujur terhadap jasa pariwisata di Yogyakarta. Wisatawan yang datang harus dilayani dengan baik dimulai oleh para sopir taksi, kusir andong, maupun tukang becak.
“Masyarakat harus jujur, jangan memberikan informasi ke wisatawan atau orang luar daerah yang menyesatkan. Itu jadi tantangan kita semua untuk menjadikan perubahan. Kalau tidak, ya kita akan tertinggal dengan daerah lain yang lebih inovatif,” katanya.
Ketua Dewan Kebudayaan DIY, Djoko Dwiyanto mengatakan, branding ini harus dijadikan sebagai jati diri dan identitas diri. Nilai budaya Hamemayu Hayunning Bawono harus diterapkan.
“Kita ingin menempatkan karya branding ini dengan cara merubah cara pandang. Terutama birokrasi di pemerintahan. Aspek budaya harus menjadikan patokan dalam memberikan pelayanan,” tegasnya. (tribunjogja.com)