Bulog Gelontor 300 Ribu Ton Beras

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Permasalahan administrasi membuat penyebaran beras miskin (raskin) tidak merata selama dua bulan terakhir kata Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla atau yang akrab dipanggil JK. Dari 500 ribu ton beras yang ditargetkan, ternyata baru 140 ton beras yang tersebar sesuai sasaran.

Kepada wartawan usai menggelar rapat bersama sejumlah menteri untuk membahas soal beras di kantor Wakil Presiden RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (23/3/2015), JK mengatakan Bulog akan mengucurkan 300 ribu ton beras untuk menambal kekurangan raskin yang terjadi akibat kesalahan administrasi.

"Tadi kita putuskan Bulog keluarkan raskin bulan ini 300 ribu (ton), karena memang hak rakyat yang belum dibagikan berhubung karena masih dibahas prosedurnya," kata JK.

Kata dia Bulog masih punya cadangan beras sebanyak 500 ribu ton, atau dengan kata lain cadangan pemerintah masih cukup. Untuk membagikan raskin kepada seluruh penerima untuk sepanjang tahun ini, pemerintah masih punya cadangan.

Ketidakmerataan pembagian raskin membuat masyarakat yang seharusnya menerima beras itu membeli beras kelas medium, dan hal itu membuat pasokan beras di pasar berkurang, dan harganya melambung tinggi. Kelangkaan ini kata dia tidak ada kaitannya dengan penimbunan.

"Silahkan saja menimbun, biar rugi sendiri dia nanti harga beras turun. Atau kita suruh Polisi tangkal dia," jelasnya.

Wapres mengaku yakin dengan kebijakan pengucuran beras 300 ribu ton itu, harga beras sedikit banyaknya akan kembali normal.

Selain itu kata dia pekan depan sudah masuk masa panen raya, sehingga pasokan beras akan melimpah. Ia memastikan turunnya harga beras, tetap akan membuat petani untung.

"Kalau terlalu turun juga petani rugi. Kita pokoknya yang penting stabil lah. Petani cukup baik terima, bisa bayar anak sekolah petani," jelasnya.

Hal itu juga yang membuat pemerintah belum berpikir untuk membuka keran impor beras. Kata JK hingga saat ini kekurangan pasokan itu masih bisa ditangani, namun bila kondisi memburuk, pemerintah bukan tidak mungkin akan membeli beras dari luar negeri. (Tribunnews/Nurmulia Rekso Purnomo)