Kejati DIY Endus Penyimpangan Alat Kesehatan di RSA UGM

TRIBUNJOGJA.COM - Kejaksaan Tinggi (Kejati) DI Yogyakarta kembali mengendus penyelewengan di institusi Universitas Gadjah Mada (UGM). Kali ini untuk dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) Rumah Sakit Akademik (RSA) UGM.

Surat perintah penyelidikan telah ditandatangani oleh Kepala Kejati DIY, Loeke Larasati Agustina, pertengahan bulan Januari 2015.

"Penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan alkes RSA UGM tahun anggaran 2010 telah kami mulai pada pertengahan bulan Januari," ungkap, Asisten Pidana Khusus Kejati DIY, Azwar, Senin (26/1/2015).

Penyelidikan pengadaan alkes rumah sakit milik UGM ini berdasar dari laporan karena diduga ada penyimpangan pengadaan alkes. Bukti permulaan yang diperoleh jaksa diantaranya adanya ketidaksesuaian spesifikasi item alkes.

Untuk berapa nilai pengadaan itu, Azwar belum dapat menyampaikan, namun diduga ada indikasi kerugian negara. Dikatakan tim penyidik masih mencari fakta hukum dan pengumpulan barang bukti adanya dugaan tindak pidana.

"Di tahap ini penyidik masih mengumpulkan data, informasi dan keterangan. Nanti masih akan dikaji apa memenuhi unsur tindak pidana atau tidak," jelasnya.

Dijelaskan pada pekan ini, penyidik akan mengklarifikasi ke pihak rumah sakit untuk mencari informasi dan kondisi barang, serta mempelajari dokumen-dokumen terkait pengadaan. Selanjutnya akan memintai keterangan dari panitia pengadaan yaitu kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen juga pihak rekanan UGM.

"Kalau nanti kami menemukan minimal dua alat bukti yang kuat, proses hukum ini akan naik ke tahap penyidikan," kata Azwar.

Humas RSA UGM, Sri Nenggih Wahyuni, belum mau berkomentar banyak. Menurut pengakuannya manajerial RSA sebelum tahun 2011 pengelolaan pengadaan masih di bawah institusi UGM.

"Pengelolaannya baru diserahkan ke kami setelah 2011," ujarnya.

Humas UGM, Wijayanti, mengaku sampai saat ini pihak UGM belum menerima informasi mengenai proses hukum yang ditempuh oleh Kejati DIY. Di pihak UGM sendiri, katanya, juga belum ada pejabat yang diperiksa oleh Kejaksaan.

"Kami masih belum ada upaya apapun terkait kasus ini. Kami masih menunggu proses hukum selanjutnya dari pihak kejaksaan," katanya.(Vim)