Breaking News:

Kontroversi Penurunan Jabatan di Kabupaten Magelang

Kontroversi penurunan jabatan sepuluh pejabat eselon Pemerintah Kabupaten Magelang masih menghangat.

Laporan Reporter Tribun Jogja.com, Agung Ismiyanto

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Kontroversi penurunan jabatan sepuluh pejabat eselon Pemerintah Kabupaten Magelang masih menghangat. Sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Magelang memandang penurunan jabatan eselon atau demosi itu dari sudut pandang yang berbeda-beda.

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI P Kabupaten Magelang, Gunawan menjelaskan tidak ada yang perlu dipersoalkan dari kebijakan Bupati Magelang Zaenal Arifin untuk melakukan rotasi ataupun demosi. Karena, Bupati mempunyai hak sepenuhnya menempatkan pejabat.

"Termasuk melakukan rotasi dan menurunkan jabatan. Sebagai pimpinan tertinggi itu hak prerogatif bupati," katanya.

Gunawan menjelaskan, dalam sebuah organisasi, pemimpin tentu memiliki visi misi dalam mencapai sebuah tujuan. Kebijakan ini, ujarnya ditujukan untuk peningkatan kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat. Dalam mengambil tsebuah kebijakan, bupati tentu telah melakukan kajian dengan mempertimbangkan berbagai aspek.

"Bagi mereka yang tidak sejalan tentu sudah pertimbangan tersendiri. Ada aspek Loyalitas, dedikasi dan kinerja tentu sudah dijadikan (bupati) dalam keputusan itu," katanya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Yogyo Susaptoyono menjelaskan, Pemkab harus melihat secara normatif sesuai aturan-aturan yang berlaku. Jika dirasa telah memenuhi unsur pelanggaran sesuai dengan undang-undang, adanya demosi tidak menjadi masalah.

"Jadi saya menganggap persoalan penurunan jabatan 10 PNS tersebut harus dilihat secara menyeluruh. Tidak hanya dari sisi politik semata," ulasnya.

Politisi PKB ini mengatakan, selama belum ada kejelasan dari Pemkab Magelang maka kasus ini akan terus memicu spekulasi. Beberapa fraksi, katanya, sudah mendorong untuk melakukan kajian secara mendalam.

Pengamat Hukum dari Universitas Muhammadiyah Magelang (UMM), Agna Susila menjelaskan, pejabat pemerintah Kabupaten Magelang yang terkena Demosi atau penurunan eselon bisa melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pasalnya, kebijakan Bupati Magelang Zaenal Arifin itu tidak didasari dengan bukti-bukti kuat kesalahan yang menyebabkan 10 pejabat itu terkena sanksi.

Menurutnya, demosi dalam sebuah pemerintahan merupakan hal yang lazim. Hanya saja, ujarnya, harus jelas variabel-variabel pemberian sanksi itu. Dalam Peraturan Pemerintah No.53/2010 tentang Disiplin PNS disebutkan secara jelas pelanggaran dan sanksi yang diterima PNS.

"Contohnya PNS yang mendapat penurunan jabatan bisa dikarenakan melakukan pelanggaran administrasi. Juga pidana. Kalau hanya terkait dengan Pilkada itu jelas tidak dibenarkan. Kecuali ada bukti-bukti jelas keterlibatan mereka," katanya.

Diberitakan sebelumnya, mutasi dan penurunan jabatan ini dilaksanakan akhir pekan lalu. Dimana saat itu juga terdapat 177 pejabat di Pemkab Magelang yang dirotasi jabatannya. Meski ada 10 pejabat yang mengalami penurunan jabatan, banyak diantara mereka yang naik jabatannya.

Pejabat yang dimutasi ke jabatan lebih rendah diantaranya Susanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Kerja dan Pengawasan Ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi (Disnakersostran) dimutasi menjadi Kepala Seksi (Kasi) di Kecamatan Secang. Sementara, Moch Fauzi Yanuar yang sebelumnya sekretaris kecamatan Dukun kini menjadi Kepala Seksi (Kasi) di Kecamatan Ngluwar.

Dwi Koendarto, yang sebelumnya menjabat Kabid ESDM Dinas Pekerjaan Umum Energi Sumberdaya Mineral (DPU ESDM) dimutasi menjadi Kasi di Kantor Kecamatan Mungkid. Bintoro yang sebelumnya Kabid di Dinas Perdagangan dan Pasar kini menjadi Kasi Kecamatan Tegalrejo. Ada beberapa nama lain yang juga mengalami penurunan jabatan. Dari eselon III B ke eselon IV A. (*)

Tags
Magelang
Penulis: Agung Ismiyanto
Editor: Hendy Kurniawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved