DPW PPP Jateng-DIY Desak Surya Dharma Ali Legowo

Laporan Reporter Tribun Jogja, M Nur Huda

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Jawa Tengah, tetap masih konsisten menuntut Ketua Umum Suryadharma Ali (SDA), legowo mengundurkan diri dari pimpinan partai dan segera menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ataupun Muktamar.

"Dari pertemuan dengan 21 DPW PPP mereka menghendaki agar SDA legowo untuk mengundurkan diri. Kami juga meminta Muktamar dipercepat," kata Ketua DPW PPP DIY, Syukri Fadholi, Kamis (24/7).

Ia mengungkapkan, saat ini di DPP justeru terjadi tarik ulur para penyelenggara Mukernas antara yang setuju dan menolak. Maka rencananya pada 9 Agustus 2014 mendatang, para pimpinan DPW akan kembali menggelar pertemuan di Banten untuk membuat pernyataan ulang agar segera dilakukan Mukernas. Hasil pertemuan juga akan disampaikan ke SDA.

"Selain mendesak SDA mundur dan penyelenggara Mukernas bersikap adil, kami juga mendesak pada unsur DPP Suharso Manuarfa (Wakil Ketua Umum PPP) ditindak. Karena keputusan DPP mendukung Prabowo sementara dia ke Jokowi. Artinya dia mengkhianati, maka perlu ditindak," ungkap Syukri.

Adapun terkait hasil Pilpres yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memenangkan Jokowi-Jusuf Kalla, pihaknya konsisten menghormati keputusan KPU. Namun pihaknya juga meminta agar adanya dugaan pelaksanaan Pilpres yang tidak demokratis segera ditindaklanjuti.

"Artinya kalau tidak adil ya harus ditindaklanjuti. ‪Indonesia kan negara hukum. Meskipun nanti apapun hasilnya di MK kami tetap legowo," katanya.

Sementara dalam proses pengajuan ke MK, pihaknya meminta para kader pendukung untuk tetap tenang. Sedangkan para elit politik diminta untuk tidak melakukan manuver politik.

Wakil Ketua DPW Jateng, Istajib menegaskan, bahwa SDA agar segera mundur sebelum dipaksa mundur secara tidak hormat oleh para kader daerah. Kader juga siap memperbaiki citra SDA jika nantinya dalam persidangan tidak terbukti.

“Lebih baik terhormat mengundurkan diri dari pada nanti ada desakan kencang mengundurkan oleh Ketua Umum,” ujar Ketua Fraksi PPP DPRD Provinsi Jateng itu.

Sementara terkait keputusan KPU dalam Pilpres, pihaknya memilih menghargai keputusan KPU yang menetapkan Jokowi-JK memeroleh suara terbanyak dan menang. Hal itu demi masa depan bangsa agar tidak terjebak dalam konflik.

“Kalau saya menghargai dan menerima keputusan KPU menetapkan Jokowi agar Negara ini tidak heboh dan segera melakukan langkah ke depan. Saya bisa menghargai pendapat DPP dan menghargai KPU,” katanya.

Namun jika nantinya Prabowo beserta Tim nya melakukan gugatan ke MK dan bisa menunjukkan bukti otentik, maka pihaknya berharap ada keputusan yang dapat ditempuh oleh KPU.(had)