Pilpres 2014

Permintaan Tim Prabowo-Hatta Tunda Rekapitulasi Aneh

Menurut Poempida secara mendasar penundaan itu tidak akan mengubah jumlah perolehan suara tingkat nasional

zoom-inlihat foto Permintaan Tim Prabowo-Hatta Tunda Rekapitulasi Aneh
Tribun Jogja/ Agung Ismiyanto
Petugas dari KPU menunjukkan kotak suara di hadapan saksi saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilpres, di GOR Gemilang, Rabu (16/7).

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla mempertanyakan permintaan Prabowo-Hatta menunda hasil perolehan suara nasional. Hal itu dikatakan Juru Debat Jokowi-JK Poempida Hidayatullah ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Minggu (20/7/2014).

"Aneh juga kalau ada yang meminta penundaan hasil rekapitulasi KPU," ujar Poempida.

Menurut Poempida secara mendasar penundaan itu tidak akan mengubah jumlah perolehan suara tingkat nasional. "Kecuali memang ada agenda lain," katanya.

Anggota Komisi IX DPR itu menilai potensi kerusuhan pascapengumuman rekapitulasi nasional telah mengecil. Meskipun tetap ada gesekan di tengah masyarakat.

"Percikan-percikan mungkin saja terjadi, tapi saya melihat tidak dalam bentuk yang masif. Karena kan sekarang bulan puasa dan sudah mendekati lebaran. Mayoritas orang berorientasi mudik dan cari THR," ungkapnya.

Sehingga Poempida menilai KPU tidak perlu memundurkan jadwal pengumuman hasil rekapitulasi nasional. "Jadi sekali lagi saya tidak melihat adanya keperluan untuk mengundur pengumuman tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, Tim Kampanye Nasional Pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa resmi mengajukan surat permohonan penundaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat nasional ke KPU.

Anggota Tim Kampanye Prabowo-Hatta, Andre Rosiade, mengatakan penundaan tersebut terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa daerah dan potensi dugaan kecurangan lainnya.

"Apalagi sekarang rekomendasi Panwaslu daerah sedang dijalankan dalam bentuk PSU. Seperti di Jawa Timur, DKI. Oleh karena itu kita minta KPU untuk menunda proses bisa berjalan jujur dan adil," ujar Andre ketika ditemui di KPU, Jakarta, Sabtu (19/7/2014). (*)

Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved