Debat Capres Cawapres

JK : Ekonomi Indonesia Saat Ini Justru Turun

JK melihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini justru turun dan pemanfaatan anggaran negara berlangsung tidak efisien

TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (Prabowo-Hatta) bersama Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) saling berpegangan tangan usai membacakan dan menandatangani Deklarasi Pilpres Berintegritas dan Damai, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (3/6/2014).Acara yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut menandai dimulainya masa kampanye Pilpres dari tanggal 4 Juni sampai 5 Juli, menjelang proses pencoblosan pada 9 Juli mendatang. 

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Calon wakil presiden Jusuf Kalla (JK) mengkritik kinerja pemerintahan saat ini di bidang ekonomi. JK melihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini justru turun dan pemanfaatan anggaran negara berlangsung tidak efisien.

"Pada dewasa ini, ekonomi merosot dan produksi kita juga menurun. Pemerintah ke depan harus memperbaiki ini. Kalau dulu pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen, tapi kini 5 persen, tentu ini harus dikoreksi," ujar JK dalam acara debat calon presiden dan wakil presiden di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (9/6/2014).

JK yang pernah menjadi wakil presiden pada periode 2004-2009 itu menjawab pertanyaan dari Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Zainal Arifin Mochtar yang bertindak sebagai moderator. Zainal menanyakan kepada para kandidat capres dan cawapres tentang kesinambungan pemerintahan dulu dan pemerintahan mendatang. Jokowi-JK diminta untuk menjabarkan program pemerintah yang dinilai berhasil dan patut untuk dilanjutkan dan program yang kurang berhasil dan perlu diubah.

Menurut JK, selain persoalan pertumbuhan ekonomi, pemanfaatan anggaran negara juga tidak efisien. Dia menilai perlunya reformasi birokrasi untuk mengefisienkan anggaran. Dia menjamin, pelaksanaan pemerintahan yang bersih akan menggerakkan ekonomi Indonesia. Di samping itu, JK juga menekankan perlunya mempertahankan pembangunan dari desa dan peningkatan kesejahteraan dari mulai pengusaha kecil yang menjadi modal utama bangsa Indonesia.

Sementara itu, program yang perlu dilanjutkan, kata JK, adalah terkait dengan masalah prinsip dalam berbangsa. JK menilai sistem pendidikan, sistem penataan hukum, sistem otonomi harus dipertahankan. Selain itu, JK juga menjanjikan sistem pemerintahan yang transparan dan terbuka.

"Hubungan demokrasi yang baik, pemerintahan yang baik, efektif, dan tata hukum yang baik akan membawa perbaikan bagi negeri ini," kata JK. (*)

Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved