PPP DIY Minta SDA Mundur dari Ketum

Laporan Reporter Tribun Jogja, M Nur Huda

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendesak Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Suryadharma Ali (SDA), untuk mundur dari pimpinan partai. Hal itu demi nama baik partai yang berasaskan Islam.

"Kami sudah meminta pada Wakil Ketua Umum PPP (Emron Pangkapi) untuk segera melakukan rapat koordinasi kemudian mengambil kebijakan Pak SDA mundur sementara waktu. Itu sudah kami sampaikan ke DPP dan Pak SDA sendiri," kata Ketua DPW PPP DIY, Syukri Fadholi saat ditemui Tribun Jogja di kediamannya, Senin (26/5).

Ia mengatakan, desakan pengunduran diri tersebut agar SDA lebih fokus pada kasus yang dihadapi, sembari menunggu keputusan hukum tetap. SDA diminta untuk introspeksi diri dan menerima keadaan yang sedang ia alami.

Sedangkan posisi ketua umum, sebaiknya diisi oleh pelaksana harian (Plh) sambil menunggu pelaksanaan muktamar PPP yang rencananya akan dipercepat. Jika nantinya hingga sebelum muktamar SDA benar-benar terbukti bersalah, maka ia harus melepas jabatannya.

"Bukan persoalan senang dan tidak senang tapi demi marwah sebagai partai berasaskan Islam. Itu menyangkut martabat dan harga diri partai. DPW baik secara pribadi maupun kolektif sudah saya kondisikan, bahwa DPW harus bersikap arif dan bijaksana tanpa meninggalkan prinsip hukum," ungkapnya.

Namun demikian, Syukri mengungkapkan, persoalan tersebut tidak memengaruhi kerja sama partai untuk mendukung capres-cawapres Prabowo-Hatta di Yogyakarta.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kota Yogyakarta, Fachruddin mengatakan, sebelumnya memang sudah ada komunikasi dengan DPW terkait sikap politik terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat ketua umum partai berlambang Kakbah tersebut. Beberapa hari lalu, pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan pengurus DPC terkait penegasan sikap politik.

Terdapat tiga poin sikap yang telah disepakati, antara lain secara politik tetap mendukung Prabowo-Hatta. Kemudian melihat psikologi konstituen PPP di Indonesia akhirnya mendesak agar SDA segera dinonaktifkan.

"Langkah selanjutnya adalah kami sudah mengagendakan rapat konsolidasi seluruh PAC (Pimpinan Anak Cabang) untuk merespon hal ini, termasuk soal koalisi Pilpres," katanya.

Adapun soal koalisi, DPC Kota Yogyakarta tetap solid menaati keputusan DPP. Setiap pengurus mulai cabang hingga ranting dikatakannya masih tetap solid. "Meskipun sampai saat ini gaungnya belum terasa di Yogyakarta. Karena kami masih menunggu langkah pola kerja dari tim suksesnya untuk menggerakkan pemenangan Prabowo-Hatta," kata Fachruddin. (Tribunjogja.com)