Setiap Tahun Yogya Kehilangan 245 Hektare Sawah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Macetnya regenerasi petani itu diikuti oleh penjualan lahan pertanian yang dimiliki oleh keluarga petani. Data di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY menyebutkan, setiap tahun rata-rata DIY kehilangan 245 hektare lahan sawah, yang mayoritas berubah menjadi area permukiman.

Pada 2013, luas lahan sawah di DIY sebesar 55.829 hektare. Akibat alih fungsi lahan, pada 2020 mendatang lahan sawah ini diprediksi berkurang menjadi 54.208 hektare atau menyusut seluas 1.621 hektare.

Kalau dibandingkan dengan luas wilayah Kota Yogyakarta yang 3.250 hektare, maka lahan pertanian yang beralih fungsi dalam sepuluh tahun mendatang setara dengan separuh luas kota Yogya.

Menurut Sasongko, kebanyakan lahan pertanian dijual untuk kepentingan pembukaan kawasan baru permukiman. Alasannya, seiring dengan tumbuhnya bisnis properti karena terus meningkatnya kebutuhan permukiman, menjadi lebih menguntungkan jika lahan pertanian dijual ke pengembang/developer daripada dipertahankan diolah untuk bertani.

Dengan rata-rata kepemilikan lahan sawah tiap orang di wilayah DIY seluas 0,5 hektare, secara ekonomis luasan ini memang tidak begitu menguntungkan jika diolah menjadi lahan penghasil produk pertanian.

Merosotnya minat generasi muda untuk jadi petani dan makin sempitnya lahan pertanian ini, diakui Sasongko, harus diwaspadai. Sebab, menjaga lahan pertanian produktif adalah penting bagi DIY terkait ketahanan pangan.

DIY, meskipun hanya terdiri dari 5 kabupaten/kota, merupakan salah-satu dari 10 provinsi penghasil beras terbanyak di Indonesia pada 2013.

Menyusutnya lahan pertanian karena berubah jadi kawasan permukiman atau bisnis akan membuat area terbuka untuk serapan air berkurang. Padahal, pertambahan jumlah penduduk (yang tercermin dari bertambahnya jumlah kawasan permukiman) semestinya diimbangi dengan ketersediaan sumber air.

"Makanya tata ruangnya perlu diperketat. Kalau dadi omah kabeh, serapan airnya kurang. Orangnya semakin banyak, lumbung pangannya semakin sempit, ini tidak bisa dibiarkan," ucap Tavip Agus Rayanto, Kepala Bappeda DIY, di kantornya pekan lalu.(tim)