Badan Keswadayaan untuk Tanggulangi Kemiskinan

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Sebanyak 75 Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) & Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) tingkat desa di Sleman mengikuti Lokakarya, Selasa (20/11/2012).

Wakil Bupati Sleman Yuni Satia Rahayu dalam pertemuan tersebut meminta pengurus BKM/LKM agar mensosialisasikan kegiatan dan produk-produk yang dihasilkan BKM/LKM. Sehingga seluruh masyarakat mengetahui apa itu BKM/LKM, perkembangan kegiatan dan anggaran yang dikelola.

"BKM/LKM adalah organisasi yag dibentuk oleh masyarakat akibat krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997. Krisis moneter tersebut menyebabkan penderitaan masyarakat Indonesia, harga-harga kebutuhan pokok, bahan bakar dan lain-lain membumbung tinggi sehingga menyebabkan seluruh lapisan masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha merasakan imbasnya," terang dia saat membuka acara tersebut.

Menurut dia, akibat hal itu, banyak sekali pelaku dunia usaha yang harus merumahkan pekerjanya karena tuntutan efisiensi perusahaannya. Hal tersebut mengakibatkan kekacauan dalam masyarakat, karena harga-harga yang membumbung tinggi dan daya beli masyarakat yang rendah. Hal itu pun menghambat pembangunan.

BKM/LKM dibentuk pertama kali pada awal tahun 2000 oleh perwakilan warga yang memiliki  komitmen terhadap penanggulangan kemiskinan. keanggotaanya BKM/LKM bersifat sukarela, jadi tidak ada insentif atau gaji bagi pengurus BKM/LKM.

Karena dinilai memiliki efek yang positif kemudian banyak dibentuk BKM/LKM di seluruh wilayah kabupaten Sleman, BKM/LKM memiliki permasalahan berbeda, karena tiap BKM/LKM menghadapi kondisi masyarakat, geografis, sosial yang berbeda.

"Untuk menghadapi masalah perlu dibentuknya forum komunikasi antarBKM/LKM, agar terjadi tukar menukar informasi di antara para pengurus BKM/LKM diseluruh wilayah kabupaten Sleman," kata dia.

Forum tersebut memiliki tujuan menumbuhkan perilaku kerelawanan pada basis BKM/LKM, memberikan wawasan lebih luas terhadap visi penanggulangan kemiskinan melalui PNPMMP, mendapatkan output dalam sistem pengorganisasian ditingkat forum komunikasi BKM/LKM kabupaten dan kecamatan. Selain itu juga menyampaikan usulan untuk ditindaklanjuti dalam wujud rekomendasi yang ditujukan pada pengambil kebijakan dan mendapatkan masukan untuk memperbaiki organisasi dan menumbuhkan semangat kerelawanan.(*)