Pro-Kontra KIK UGM
UGM Diusulkan Pakai Kartu Identitas seperti di KPK
Mekanisme itu berarti berbasis kendali perorangan, bukan kendaraannya. Tentu saja, menurut Budhi, semua itu diterapkan gratis
Penulis: Yoseph Hary W | Editor: Joko Widiyarso
lihat foto
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pelaksana Ketua ORI DIY-Jateng, Budhi Masthuri menyampaikan rekomendasi kepada UGM terkait bentuk kartu identitas tunggal pengganti KIK. Hal itu agar mekanismenya berbasis kendali perorangan, bukan kendaraan, yang selama ini dipakai sistem KIK.
Identitas tunggal itu menurutnya semacam kartu khusus bagi mahasiswa, yang multifungsi, salah satunya untuk tanda keluar masuk kompleks UGM. Kartu tersebut diberikan kepada orang per orang, bukan sebagai penanda pada kendaraan seperti pada mekanisme KIK.
Dia menegaskan, bentuk kartu tersebut diserahkan kepada UGM akan membuatnya seperti apa. Yang jelas, kartu identitas tunggal berarti berbasis kendali perorangan. "Ini semacam KTP. Jadi bukan karcis kendaraan," ungkapnya, Jumat (2/11/2012).
Hal itu menurutnya juga berlaku bagi orang luar UGM. Mereka yang hendak masuk kompleks kampus, ketika sampai di pos diberi semacam kartu identitas tunggal itu. Orang luar diminta meninggalkan KTP atau identitas lain, dan masuk membawa kartu khusus yang menjadi pengenal dirinya saat berada di dalam kompleks.
"Dengan demikian, orang luar itu nantinya juga harus keluar melewati pos yang sama untuk mengambil dan menukar KTP nya. Ini seperti di kantor KPK misalnya," jelasnya.
Mekanisme itu berarti berbasis kendali perorangan, bukan kendaraannya. Tentu saja, menurut Budhi, semua itu diterapkan gratis. Hal itu akan memberi nilai kerakyatan kampus UGM.
Dia juga menegaskan, rekomendasi itu wajib dilaksanakan. Selain telah diatur dalam undang-undang, ORI mendasarkannya pada aspek yang realistis. Disebutkan bahwa rekomendasi itu telah mengakomodasi hal-hal yang riil dapat dilaksanakan. Jika tidak mungkin dilakukan, menurutnya, ORI tidak mungkin merekomendasikannya.
Terlebih, ke depan UGM telah menyatakan proyeksinya agar kendaraan tidak masuk kompleks kampus. Hal itu pun menurutnya mengandung konsekuensi bahwa UGM harus menyediakan area penyangga di luar, semacam lahan parkir. "Satu lokasi sudah tertata seperti di kompleks kuliner lembah," katanya. (*)
