Jokowi dan Ahok Ogah Pakai Voorijder

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Pasangan Calon Pemimpin DKI Jakarta, Jokowi-Basuki sepakat tidak memakai Pengawalan (voorijder) saat melakukan perjalanan. Bila benar ini bisa dilakukan pasangan ini, anggaran yang bisa dihemat mencapai Rp 610 juta.

"Kami tak pernah pakai (voorijder)," janji Basuki kepada wartawan di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (22/9/2012).

Menurutnya, komitmen ini seiring program kerja mengatasi kemacetan di Ibukota Negara. Bila memakai pengawalan khusus, kemacetan akan makin tambah. "Kalau hanya ke kantor tidak perlu voorijder. Datangnya bisa lebih pagi kalau mau menghindari macet," terangnya.

Pemakaian pengamanan khusus itu, lanjutnya, hanya akan dipakai bila ada tamu dan saat dipanggil ke Istana. Dengan demikian, anggaran yang menurut Fitra sebesar Rp 610 juta per tahun, bisa dialokasi untuk kegiatan lain.

Sehari sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi) menegaskan niatnya untuk tidak mengunakan voorijder. "Saya akan tetap konsisten, hidup tetap tak berubah, seperti sekarang. Kalau dulu kemana-mana naik Kijang, nanti juga akan tetap naik Kijang. Kalau sekarang kemana-mana tidak pakai voorijder, tidak pakai pengawal, nanti juga tidak akan pakai," kata Jokowi.

Bagaimana jika kena macet? "Kena macet tidak apa-apa. Menjadi pemimpin harus merasakan apa yang dirasakan rakyat. Saya sudah tujuh tahun tidak pakai voorijder dan pengawal, dan  ternyata tidak apa-apa," tegasnya.

Meskipun tak memakai voorijder dan pengawal, Jokowi tetap berusaha tepat waktu. "Saya akan berangkat lebih awal, di Jakarta kita harus lebih prepare," tegasnya.

Niat pasangan gubenur dan wakil gubenur itu pun diacungi jempol. Sebab, alokasi anggaran Voorijder Pemprov DKI Jakarta pada 2012, sebagaimana dilansir  Forum Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), mencapai Rp 610 juta.

Koordinator FITRA, Uchok Sky Khadafi, menyatakan, alokasi voorijder Pemprov DKI Jakarta pada 2012 meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2011, anggaran pos voorijder sebesar Rp 200 juta.

Jumlah itu sudah meningkat jika dibandingkan pada 2010, yakni sebesar Rp 80 juta. "Jadi, alokasi anggaran pengamanan dan pengawalan dari tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami kenaikan yang amat dratis sebesar Rp 410 juta," ujarnya.

Berdasarkan data yang diolah dari Perda APBD Pemprov DKI Jakarta 2010, 2011 dan 2012, FITRA menemukan kenaikan itu disebabkan pos anggaran ganda di kota tingkat II Provinsi DKI Jakarta.

Pada 2011, alokasi anggaran pengamanan dan pengawalan hanya ada pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Sekretariat Daerah sebesar Rp 200 juta saja.

Pada 2012, alokasi anggaran pengamanan dan pengawalan bukan hanya ada di SKPD Sekretariat Daerah. Ternyata, pada tingkat kota wilayah Jakarta Barat punya anggaran sebesar Rp 50 juta, kota Jakarta Selatan sebesar Rp 60 juta, kota Jakarta Timur sebesar Rp 150 juta, dan Kepulauan Seribu sebesar Rp 50 juta, serta pada Sekretariat Daerah juga punya pagu anggaran untuk pengaman dan pengawalan pimpinan pada lingkungan Balaikota sebesar Rp 300 juta.

Double anggaran ini bisa dikatakan terjadi pemborosan anggaran yang sulit untuk dimaafkan  publik, dan double anggaran ini bisa terindaksi terjadinya korupsi.

Selain itu, alokasi anggaran pengamanan dan pengawalan ini sebetulnya mengandung ketidakadilan dalam pendistribusian, dan dampaknya berkontribusi pada kemacetan di jalan-jalan di ibukota.

"Tapi, bagi pimpinan, dengan adanya alokasi anggaran ini, membuat pimpinan tidak terjebak macet di jalan. Tapi bagi publik, lewatnya para pimpinan dijalan raya, hanya membuat macet saja" kata Uchok.

FITRA mengapresiasi bila kelak calon gubernur Joko Widodo (Jokowi) merealisasikan janjinya tidak menggunakan "jasa" pengamanan dan pengawalan ini bila terpilih.
 "Memang seorang pemimpin yang dipercaya oleh rakyat tidak perlu dikawal lantaran sudah dijaga secara otomotis oleh rakyatnya sendiri," tukasnya. (*)