Sekda DKI: Program Jokowi-Ahok Mustahil Dilakukan

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Pemprov DKI menyatakan program yang diusung pasangan Jokowi-Ahok dalam debat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI di televisi, Minggu (17/9/2012) kemarin, mustahil dilakukan.

Hal ini dikatakan Sekda Pemprov DKI, Fadjar Panjaitan, yang mengatakan program yang diusung pasangan nomor urut tiga tersebut terkesan mengada-ada dan data yang dipaparkan pun salah.

"Contohnya pembenahan pemukiman kumuh di Bukit Duri. Tidak mungkin membangun pemukiman di trase kali Ciliwung Bukit Duri," ujar Fadjar, Selasa (18/9/2012).

Dijelaskan Fadjar, tidak memungkinkannya membangun pemukiman di trase kali Ciliwung dikarenakan trase Ciliwung di dalam kota adalah 35 meter (badan air)+15 trase adalah tanah pemerintah pusat. Jika diubah jadi pemukiman, maka hal itu bisa diancam pidana.

Lebih lanjut, kata Fadjar, jika memindahkan pemukiman kumuh 10-15 meter di luar trase kering atau bantaran kali, maka tanah yang digunakan adalah tanah masyarakat.

"Untuk membebaskan tanah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Tidak ada tanah Pemprov DKI di kawasan pinggiran kali itu. Kalau dibilang hanya Rp 24 miliar, angka itu hanya untuk pembangunannya dan belum termasuk pembebasan lahan," cetusnya.

Fadjar menambahkan, tanah pemerintah tidak mungkin diserahkan sertifikatnya ke masyarakat dengan sistem hibah atau pemberian, karena tidak ada dasar hukumnya. (*)