Bisnis

Bangun Hunian Berimbang, REI DIY Minta Perlakuan Khusus

Pasalnya dengan harga tanah yang terus melambung, pengembang merasa belum mampu menerapkan harga sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Penulis: Yosef Leon Pinsker | Editor: Ari Nugroho
glynniscoxrealtor.com
ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Real Estate Indonesia (REI) DIY meminta perlakuan khusus dari pemerintah dalam membangun hunian berimbang di wilayah setempat.

Pasalnya dengan harga tanah yang terus melambung, pengembang merasa belum mampu menerapkan harga sesuai dengan ketentuan pemerintah.

"Permasalahan tanah ini memang nyata kami hadapi dan sampai sekarang belum ada solusi yang konkret. Makanya perlu perlakuan khusus di DIY," kata Ketua DPD REI DIY, Rama Adyaksa Pradipta , disela Pendidikan dan Latihan yang diselenggarakan di Grand Ambarukmo, Selasa (16/7/2019).

Viral di Medsos, Inilah Penampakan Perumahan Mewah yang Berada di Atas sebuah Mal

Bentuk perlakuan tersebut menurut Rama bisa dilakukan dengan skema khusus dari sisi harga atau pengamanan serta pengalokasian tanah yang khusus diperuntukkan bagi perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Itu menurut kami solusi yang kita tawarkan agar bisa ditindaklanjuti supaya nanti penyediaan hunian berimbang bisa dilaksanakan di DIY," ujarnya.

Rama menjelaskan dengan permasalahan yang kompleks selain tanah, pihaknya hanya bisa membangun sebanyak 200 unit rumah MBR pertahun.

Angka tersebut merupakan yang terendah di Indonesia.

Hal itu bukan karena keterbatasan pengembang dalam membangun hunian, namun soal tanah yang mahal.

Disamping itu, skema harga yang ditentukan pemerintah tidak lagi sesuai di DIY.

Angka Rp140 juta menurut Rama terlalu rendah, belum lagi dengan harga konstruksi yang mencapai Rp2 juta per meter.

"Kita usul plafonnya sampai dengan Rp300 juta. Karena masih mungkin," sebutnya.

DPRD DIY Godok Raperda Pengembangan Perumahan dan Permukiman

Walaupun pengembang tetap bertahan dengan angka Rp140 juta, lokasi yang dipilih dan masih memungkinkan yakni di daerah Gunungkidul.

Namun, permasalahan yang menimpa tentu saja dari segi akses.

"Konkretnya ya mesti ada pembangunan infrastruktur transportasi publik, sehingga walaupun jauh tidak masalah," urainya.

Selain itu, untuk efisiensi mau tidak mau pihaknya mesti bergeser dari hunian landed ke hunian vertikal.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jogja
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved