Hasto Wardoyo Dilantik Jadi Kepala BKKBN, Sutedjo Jabat Plt Bupati Kulon Progo

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Pergantian tampuk pimpinan tertinggi di lingkup Pemerintah Kabupaten Kulon Progo segera dilakukan pasca pelantikan sang Bupati Hasto Wardoyo menjadi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Senin (1/7/2019) kemarin.

Dalam hal ini, posisi Hasto akan digantikan oleh wakilnya selama ini yakni Sutedjo.

Sutedjo telah menjabat sebagai Wakil Bupati Kulon Progo dalam dua periode kepemimpinan Hasto.

Yakni, di periode jabatan 2012-2017 dan 2017-2022 atas dasar hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Dengan dilantiknya Hasto sebagai Kepala BKKBN di tengah periode jabatannya yang belum rampung, otomatis kursi jabatan Bupati akan digulirkan kepada Sutedjo yang juga menyatakan kesiapannya mengemban tugas tersebut sesuai ketentuan regulasi yang ada.

• Kampoeng Mataraman Olah Hasil Bumi Warga Jadi Berbagai Menu Menarik

"Otomatis saja. Karena kalau kepala daerah berhalangan, wakilnya yang melaksanakan tugas untuk memastikan pemerintahan tetap berjalan. Kita ikuti aturan, regulasinya seperti apa," kata Sutedjo, Selasa (2/7/2019).

Menurut Sutedjo, proses penggantian sosok Bupati itu harus melalui beberapa proses.

Di antaranya, pengunduran diri berikut penerbiutan Surat Keputusan Pemberhentian Hasto sebagai Bupati dilanjutkan penunjukkan Pelaksana Tugas (Plt).

Pada proses berikutnya adalah pengisian kursi jabatan Bupati secara definitif dengan persertujuan DPRD Kulon Progo.

Namun, sampai sekarang menurutnya belum ada keputusan soal penunjukkan Plt dan lain sebagainya secara lebih lanjut karena prosesnya masih berjalan.

Disinggung terkait programnya nanti kala sudah dilantik sebagai Bupati definitif, Sutedjo mengatakan bahwa dirinya bertekat meneruskan apa yang sudah ada.

• Terkait Pelantikan Hasto Wardoyo, Pemprov DIY Tunggu Surat dari Pemkab Kulonprogo

Yakni, program-progam pembangunan yang telah diinisasi Hasto bersama dirinya selaku Wakil Bupati.

Ia menilai dirinya punya tanggung jawab untuk meneruskan program itu karena telribat langsung dalam perumusannya.

Sepanjang tidak ada regulasi lebih tinggi yang membatalkan, ia akan meneruskan program itu hingga tuntas.

"Program beliau (Hasto) selama ini kan program saya juga karena kami sudah manunggal, satu kesatuan sebagai kepala daerah dan wakilnya. Tidak mungkin saya membuat kebijakan yang bertentangan karena saya juga sudah di situ (perumusan program kebijakan). Saya tidak punya pikiran untuk membuat program baru," jelas Sutedjo.