Terkait Pelantikan Hasto Wardoyo, Pemprov DIY Tunggu Surat dari Pemkab Kulonprogo

TRIBUNJOGJA.COM - Pemerintah Provinsi DIY menegaskan sejauh ini masih menunggu surat dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo terkait dengan pengunduran diri Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo yang akan dilantik sebagai Kepala BKKBN.

Hal ini karena jabatan Bupati tidak boleh ada perangkapan.

"Belum ada surat resmi dari Pemda Kulonprogo, kami menunggu," ujar Kepala Biro Tapem Setda DIY, Maladi pada Tribunjogja.com, Senin (1/7/2019).

Sekda DIY, Gatot Saptadi menjelaskan, ketika nantinya akan dilantik, maka jabatan Hasto Wardoyo sebagai Bupati harus dilepaskan.

• Kampoeng Mataraman Olah Hasil Bumi Warga Jadi Berbagai Menu Menarik

Hal ini agar tidak ada perangkapan jabatan.

"Dalam aturan kan memang tidak boleh ada perangkapan (jabatan), " ujarnya.

Menurutnya, komunikasi politik pun sudah harus diselesaikan pada saat akan meletakkan jabatan sebagai Bupati.

Gatot menjelaskan, begitu mundur dari jabatan, maka proses politik untuk penetapan Bupati dan Wakil Bupati setelahnya akan berjalan.

"Otomatis nanti yang akan mengisi kekosongan adalah Wakil Bupati. Dalam aturan disebutkan, jika Bupati berhalangan tetap Wakil naik, " katanya.

Jabatan Wakil Bupati ini nantinya akan terus sampai ada pengganti yang definitif.

Untuk menentukan penggantinya, maka, hak politik partai pengusung dalam hal ini PDI P nantinya yang akan melakukan komunikasi politik.

• 1 Juli 2019, Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo Akan Resmi Dilantik Jadi Kepala BKKBN

"Itu hak politik PDI P untuk melakukan komunikasi. Nanti tinggal siapa dicalonkan atau diusulkan, " paparnya.

Dia menambahkan penggodokan untuk nama pengisi jabatan ini pun harus segera dilakukan.

Hal ini karena sesuai dengan aturan selambat-lambatnya 30 hari setelah terbitnya SK harus segera ada pengisi kekosongan posisi.

Dia mencontohkan, di DKI Jakarta sampai saat ini posisi Wagub juga masih mengalami kekosongan.

Namun, hal ini merupakan proses politik.

Disinggung jika kondisinya seperti DKI, Gatot enggan berkomentar.

"Saya tidak mau berandai-andai semestinya semuanya punya tanggung jawab segera untuk itu, " katanya.

Meski nantinya Hasto Wardoyo menjabat sebagai Kepala BKKBN, namun dia memastikan bahwa proses pembangunan bandara dan aerotropolis tetap berjalan. (*)