Wakil Ketua Umum MKGR, Gandung Pardiman Tegaskan tolak Percepatan Munas Golkar

TRIBUNJOGJA.COM - Pasca pemungutan suara Pemilu 2019, dinamika politik mewarnai Partai Golkar.

Perolehan suara yang menurun dibanding Pemilu 2014 membuat sejumlah elite Golkar kecewa.

Kekecewaan itu memantik munculnya usulan agar Munas Golkar dipercepat yakni pada Juli 2019 nanti. Padahal sesuai agenda, Munas digelar pada Desember 2019 mendatang.

Usulan ini mendapat penolakan keras dari elite lainnya. Satu di antara yang menolak adalah Wakil Ketua Umum DPP Ormas Musyawarah Kerja Gotong Royong ( MKGR ) Gandung Pardiman.

Gandung Pardiman yang baru saja kembali terpilih sebagai anggota DPR RI Dapil DIY ini menegaskan dirinya mendukung dan mengusulkan munas Golkar tetap sesuai agenda partai yakni Desember 2019.

"Dengan tegas saya menolak usulan percepatan Munas Partai Golkar pada Juli 2019. Tidak ada alasan untuk percepatan munas Golkar yang digagas oleh sejumlah kader. Seharusnya kita bersyukur atas prestasi Partai Golkar pada Pemilu 2019 ini yang memperoleh 85 kursi di DPR RI dan menjadi yang terbanyak kedua," ujar Gandung Pardiman yang juga anggota DPR RI ini.

Lebih lanjut Gandung menjelaskan peroleh Golkar ini sudah cukup baik jika mengingat dinamika yang sangat tinggi sebelum pemilu dengan tingkat keterpurukan yang sangat parah beberapa tahun yang lalu akibat masalah hukum yang mendera pimpinan Partai Golkar.

Bahkan sampai detik-detik terakhir menjelang pemilu masih muncul masalah hukum yang dialami oleh sejumlah kader Golkar.

"Kita tahu beberapa pimpinan dan kader Partai Golkar tersangkut masalah hukum yang dikhawatirkan memperpuruk perolehan Partai Golkar di Pemilu 2019. Tapi perolehan Golkar masih tinggi. Menurut teori politik, seharusnya perolehan Golkar sangat jeblok. Tetapi hasilnya, perolehan kursi di DPR RI Partai Golkar masih mampu mengalahkan Partai Gerindra yang mempunyai capres dan cawapres," jelas Gandung.

Sebagai kader Golkar, Imbuh Gandung, seharusnya memberi apresiasi kepada DPP Partai Golkar dibawah Ketua Umum Airlangga Hartarto dan seluruh pengurusnya serta semua caleg.

Meski sejumlah kader Golkar terlilit masalah hukum yang merugikan nama Partai Golkar tetapi pada Pemilu 2019 perolehan Partai Golkar masih tinggi dan perolehan kursi di DPR RI terbanyak kedua dibawah PDIP.

"Saya masih ingat hasil survei Litbang dari sebuah media cetak nasional yang meliris survei Golkar pada kisaran 6 persen dan berada di papan tengah. Namun pelan tapi pasti dibawah pimpinan Ketua Umum Airlangnga Hartarto, Golkar memperoleh 85 kursi di DPR RI dengan perolehan suara 12,31 persen dengan kenaikan 6.31 persen. Ini adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri," ujarnya.

Gandung Pardiman menambahkan strategi yang perlu dibangun sekarang ini adalah bagaimana merebut kursi Ketua MPR dan penempatan kader Golkar di Kementerian strategis dengan jumlah yang signifikan.

Hal itulah yang seharusnya dipikirkan sekarang ini, bukannya mengobok-obok munas dipercepat.
Kalau mulai sekarang ini Partai Golkar solid maka Pemilu 2024 nanti pasti mampu meraih sukses kembali.

Perolehan 85 kursi di DPR RI dan jabatan-jabatan strategis lainnya bisa dijadikan sebagai modal dasar berjuang meraih sukses baik di pileg dan pilpres 2024 mendatang.

"Kita dukung DPP Golkar untuk berjuang untuk meraih Ketua MPR dan penempatan kader Partai Golkar menjadi menteri dengan tempat strategis dan jumlah yang signifikan. Kita harus tetap solid dan kompak," Imbuh Gandung. (rls)