Politisi Muda PDIP Eko Suwanto Dukung Pemda DIY Fasilitasi Percepatan Perekaman 19.038 Wajib KTP DIY

Berdasarkan hasil pemutakhiran data perekaman e-KTP per Februari 2019, terdapat 99.31% warga DIY yang masuk kategori wajib KTP lakukan perekaman.

Politisi Muda PDIP Eko Suwanto Dukung Pemda DIY Fasilitasi Percepatan Perekaman 19.038 Wajib KTP DIY
Istimewa
Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto saat memimpin rapat kerja di DPRD DIY 

TRIBUNJOGJA.COM – Berdasarkan hasil pemutakhiran data perekaman e-KTP per Februari 2019, terdapat 99.31% warga DIY yang masuk kategori wajib KTP lakukan perekaman.

Hal ini terungkap saat digelar Rapat Kerja (Raker) antara Komisi A DPRD DIY dengan Biro Tata Pemerintahan (Tapem) Setda DIY serta Dinas Kependudukan Catatan Sipil se-DIY, Senin (11/3/2019) di DPRD DIY.

Rapat dipimpin Ketua Komisi A Eko Suwanto didampingi Anggota Slamet dan Bambang Chrisnadi.

“Dari jumlah penduduk 3.631.015, terdapat wajib KTP sejumlah 2.777.614 orang. Alhamdulillah perekaman e-KTP sudah mencapai 2.758.576 orang atau setara 99.31%, diatas rata rata nasional 97.5%. Sedangkan yang belum lakukan perekaman sejumlah 19.038 orang atau 0.69%. Ini butuh kerja keras untuk memastikan 100% wajib KTP lakukan perekaman. Selain kerja keras Pemda, kita ajak masyarakat aktif untuk mengurus dokumen kependudukan khususnya melakukan perekaman e-KTP dikantor kecamatan terdekat atau ditempat lain yang disiapkan Pemda,” ungkap Politisi Muda PDIP Eko Suwanto yang maju kembali sebagai Caleg DPRD DIY Nomor Urut 1 Dapil Kota Yogyakarta.

Pada raker kali ini juga dibahas mengenai data penduduk yang berusia 17 tahun per tanggal 17 April 2019 namun belum masuk daftar pemilih tetap (DPT) sebab belum melakukan perekaman e-KTP.

Untuk itu, Biro Tapem Setda DIY akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), sehubungan dengan dijadwalkannya layanan perekaman e-KTP secara terpadu pada 20-21 Maret mendatang.

Biro Tapem Setda DIY juga mengirimkan surat resmi ke kampus-kampus di DIY.

“Mudah-mudahan langkah ini bisa mempercepat perekaman e-KTP,” kata Maladi.

Maladi menegaskan pihaknya sudah melakukan berbagai upaya termasuk memberikan fasilitasi agar perekaman e-KTP bisa berlangsung maksimal.

Mengenai keberadaan 19.038 orang yang belum melakukan perekaman e-KTP, anggota Komisi A DPRD DIY, Slamet, mengusulkan data itu apakah bisa dipublikasikan agar sampai ke tingkat desa supaya petugas bisa jemput bola.

“Kayak pengumuman hasil ujian masuk perguruan tinggi. Ada anggaran untuk memuat 19.038 nama. UGM pernah memuat ribuan,” kata Slamet mencontohkan.
Anggota DPRD tersebut mengakui, Pemda DIY sudah berupaya maksimal melakukan perekaman e-KTP. Dengan adanya publikasi setidaknya pemerintah tidak disalahkan.

Dari rapat tersebut Komisi A DPRD DIY merekomendasikan agar Pemda DIY berkoordinasi dan mendukung instansi pelaksana, untuk mempercepat proses perekaman e-KTP. Pemda kabupaten/kota juga harus melakukan percepatan e-KTP.
Khusus untuk KPU, DPRD DIY dan Pemda DIY mendukung langkah penyelenggara pemilu itu untuk menyempurnakan pemutakhiran data pemilih.

“Kami juga mengimbau masyarakat untuk aktif melakukan perekaman e-KTP dengan cara datang ke kantor kecamatan karena data kependudukan ini sangat penting,” kata Eko Suwanto.

Soal keberadaan warga Negara asing (WNA) yang terdaftar masuk DPT Pemilu 2019, dia menyatakan Pemda dan DPRD mendukung KPU mencoret nama WNA tersebut dari DPT.

“Soal WNA, sikap kita tegas, dukung KPU coret WNA dari DPT Pemilu 2019. Jika masyarakat melihat segera lapor ke KPU agar ditindaklanjuti,” tegas Eko Suwanto. (*)

Editor: ribut raharjo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved