Kulon Progo

Ribuan Kendaraan Bermotor di Kulon Progo Nunggak Pajak

Jumlah potensi wajib pajak di Kulon Progo yang belum membayar PKB mencapai sekitar 13.000 wajib pajak.

Ribuan Kendaraan Bermotor di Kulon Progo Nunggak Pajak
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Kulonprogo 

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Ribuan wajib pajak di Kulon Progo belum membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) DIY berupaya mengejar potensi pendapatan itu dengan sistem jemput bola.

Kepala KPPD DIY untuk wilayah Kulon Progo, Bagiya Rakhmadi mengatakan bahwa jumlah potensi wajib pajak di Kulon Progo yang belum membayar PKB mencapai sekitar 13.000 wajib pajak.

Para penunggak pajak ini tersebar di beberapa wilayah, terutama Sentolo, Temon, dan Wates yang potensi tunggakannya paling banyak.

Namun begitu, dari hasil pemilahan, sekitar 9.000 kendaraan di antaranya dalam status sudah terblokir, ditarik dealer, dan rusak berat.

"Tersisa potensi tunggakan sebanyak 4.000 wajib pajak yang harus dikejar. Untuk itu kami melayani jemput bola, terutama untuk pelayanan pada wajib pajak yang terkendala masalah jarak," kata Bagiya saat ditemui Tribunjogja.com dalam sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang PKB di kantor Kecamatan Sentolo, Selasa (12/2/2019).

Baca: Palette: Tips Memakai Maskara untuk Pemula

KPPD DIY di Kulonprogo memang melakukan sejumlah upaya untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak ini.

Selain jemput bola, di antaranya dengan pelayanan Samsat Keliling yang hadir setiap hari sabtu di pasar, layanan Mall Pelayanan publik, samsat desa yang berada di Desa Palihan, Kecamatan Temon dan di Desa Banjararum, Kecamatan Kalibawang serta samsat perpajakan online dengan E-Posti (Elektronik Perkakas Paos Titian) dari ATM.

Sosialisasi yang digelar itu diharapkan bisa meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melunasi kewajibannya.

Disebutkan Bagiya, upaya jemput bola itu mampu menghasilkan pemasukan sebesar Rp 1,6 miliar dari total tagihan sebesar Rp 3 miliar di 2018 lalu.

Hal ini menunjukkan bahwa strategi jemput bola itu cukup efektif dalam mendorong masyarakat membayarkan kewajiban perpajakan atas kendaraan bermotornya.

Baca: Siap-siap, Perpajakan e-Commerce Resmi Berlaku 1 April 2019

Berbeda dengan kebijakan pemutihan pajak yang cenderung tidak mendidik karena tidak memotivasi wajib pajak untuk berinisiatif membayar.

"Program pemutihan tidak memberikan solusi dan masyarakat hanya menunggu saja tanpa inisiatif membayar. Padahal, pajak akan terus dihitung walau wajib pajak mendiamkannya," jelas Bagiya.

Camat Sentolo, Widodo mengatakan sosialisasi perundangan PKB itu perlu terus dilakukan mengingat kepemlikan kendaraan bermotor di tengah masyarakat terus bertambah.

Ini sekaligus untuk mengantisipasi munculnya permasalahan dalam balik nama kendaraan, mutasi, atau pemblokiran karena kurangnya pemahaman tentang pajak.

"Pajak menjadi kontribusi wajib masyarakat kepada negara. Sebagian hasil dari pajak itu juga dialokasikan untuk pembangunan di Kulon Progo," jelasnya.(*)

Penulis: ing
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved