Pemkot Yogyakarta Luncurkan 14 Kampung KB

Laporan Reporter Tribun Jogja Kurniatul Hidayah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah Kota Yogyakarta meluncurkan 14 Kampung KB pada 2018.

Peluncuran tersebut dilaksanakan di Ruang Bima Kompleks Balaikota Yogyakarta, Sabtu (3/11/2018).

Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Eny Rahmawati menjelaskan bahwa Kampung KB dulunya dimulai dari tingkat RW dan secara bertahap mencapai tingkat kampung.

"Tujuan dibentuknya Kampung KB ini adalah meningkatkan peran pemerintah dalam memberikan fasilitas dan pendampingan pada pembangunan keluarga, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan meningkatkan jumlah KB aktif," ucapnya dalam sambutan.

Baca: Kampung KB, Solusi Program Pembangunan Keluarga Sejahtera

Selain itu, lanjutnya, tujuan dari diluncurkannya Kampung KB adalah untuk meningkatkan ketahanan keluarga, menurunkan angka kekerasan dalam rumah tangga, meningkatkan derajat pendapatan, dan meningkatkan sanitasi lingkungan yang sehat dan bersih.

"Keberhasilan Kampung KB ini tergantung pada komitmen bersama warga," terangnya.

Selanjutnya, pembentukan Kampung KB tersebut, imbuhnya, selaras dengan program BKKBN yang dalam rentang tahun 2015-2019 diberi mandat untuk menyukseskan Nawacita kelima yakni meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

"Bapak Presiden mengamanatkan BKKBN menyusun program untuk memperkuat upaya pengendalian penduduk dan dapat langsung menyentuh wilayah, maka disepakati untuuk membentuk Kampung KB," tandasnya.

Baca: 2 Hari Berturut-turut, BKKBN DIY Gelar Integrasi Kampung KB di 4 Tempat

Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan bahwa dalam perpektif Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, yang harus diatasi adalah bagaimana menurunkan tingkat pertumbuhan penduduk, mengatur jarak kelahiran, dan mengurangi bahkan meniadakan perkawinan dini.

"Masih menjadi masalah yakni mengapa masih ada pertumbuhan penduduk yang belum sesuai rencana. Kenapa masih banyak terjadi perkawinan dini, masih banyak jarak kelahiran yang pendek. Semua penjelasan dan jawaban banyak diuntukan problem sosial di sekitarnya. Paling banyak menyangkut pemahaman tentang membangun keluarga sejahtera," ujarnya.

Heroe menegaskan persepsi keluarga sejahtera sudah pasti berbeda.

Namun itu menjadi tugas pemerintah untuk memberi pemahaman bahwa keluarga sejahtera harus menempuh berbagai langkah yang telah direkomendasikan.

"Kedua adalah problem kemiskinan. Perkawinan dini dipicu orang tua yang ingin anaknya segera berumah tangga. Seolah-olah kalau anak menikah problem kemiskinan berkurang, tenaga pekerjanya bertambah. Namun juga banyak perkawinan dini bukan disebabkan masalah ekonomi tapi karena tata pergaulan," ujarnya.

Baca: Kampung Gampingan Selenggarakan Acara Integrasi Kampung KB

Ia mengatakan bahwa di era sekarang begitu mudah melakukan apapun karena semua fasilitas terpenuhi, sehingga banyak perilaku menyimpang dan merugikan yang dilakukan masyarakat khususnya anak muda.