Pendidikan

Beri Masukan, Tim Kehutanan UGM Akan Temui Menteri LHK

Pertemuan tersebut dilakukan untuk memberi masukan ke pemerintah pusat terkait pengelolaan perkebunan kelapa sawit.

Penulis: Alexander Aprita | Editor: Gaya Lufityanti
TRIBUNJOGJA.COM / Alexander Ermando
Ketua Tim Peneliti Fakultas Kehutanan UGM Hero Marhenato (kanan) 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Alexander Ermando

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Tim Peneliti Fakultas Kehutanan UGM berencana bertemu dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dalam waktu dekat.

Dari informasi yang dihimpun Tribunjogja.com, pertemuan tersebut dilakukan untuk memberi masukan ke pemerintah pusat terkait pengelolaan perkebunan kelapa sawit.

Baca: Peneliti Kehutanan UGM Sebut Industri Sawit Semakin Ancam Kawasan Hutan di Indonesia

"Masukan sudah kita ajukan ke sana dan Menteri LHK sudah menunjukkan ketertarikannya," kata Ketua Tim Peneliti Hero Marhenato, Jumat (19/10/2018).

Satu di antara masukan yang diberikan oleh Hero bersama tim adalah penerapan sistem heterokultur terhadap perkebunan sawit, baik milik masyarakat ataupun perusahaan.

Saat ini, sebagian besar perkebunan masih menggunakan sistem monokultur, di mana lahan yang luasnya hektaran hanya ditanam sawit tanpa ada jenis tanaman lain.

"Jika menggunakan sistem heterokultur, sawit bisa berdampingan dengan tanaman lain. Cara ini mampu mempercepat pemulihan ekosistem hutan," jelas Hero.

Selain pendekatan ekologis, Hero juga menyarankan adanya ketegasan dalam tata batas kawasan hutan dan lahan industri.

Ia juga meminta dilakukannya revisi terhadap sejumlah kebijakan kehutanan. Salah satunya adalah revisi UU 41/1999 tentang Kehutanan yang pendekatannya dianggap masih spasial.

"Revisi ini perlu dilakukan menyeluruh demi kelembagaan dan sektor sosial dari hutan," tegas Hero.

Baca: Siti Nurbaya Ajak Warga Perkuat Sektor Kehutanan

Pakar Kehutanan Ari Susanti menyatakan ekspansi perkebunan sawit yang masif telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan.

Satu dari beberapa dampak yang begitu tampak adalah konflik antara manusia dengan hewan liar sebagai satwa asli habitat hutan.

"Ada banyak kasus yang menyebabkan harimau dan gajah harus dibunuh dan diburu seperti di Sumatera," ungkap Ari.(*)

Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved