PKPU Nomor 20 tahun 2018

Jika Pencalonannya Ditolak KPU, Mantan Napi Koruptor Bisa Gugat ke Bawaslu

Jika Pencalonannya Ditolak KPU, Mantan Napi Koruptor Bisa Gugat ke Bawaslu

Jika Pencalonannya Ditolak KPU, Mantan Napi Koruptor Bisa Gugat ke Bawaslu
KOMPAS.com/Ihsanuddin
Ketua Bawaslu Abhan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/7/2018). 

TRIBUNJOGJA.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan Peraturan KPU Nomor 20 2018 yang mengatur tentang larangan narapidana kasus korupsi jadi calon legislatif tetap berlaku meski Menkumham tidak mengundangkannya.

Namun PKPU tersebut hingga kini masih menjadi polemik karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menanggapi polemik tersebut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mempersilakan partai politik untuk mengusung mantan napi kasus korupsi sebagai calon legislatif di Pemilu 2019.

Apabila nantinya Komisi Pemilihan Umum menolak caleg yang diajukan, maka caleg tersebut bisa menggugat ke Bawaslu.

"UU sudah menyebutkan setiap produk SK KPU bisa jadi objek sengketa di Bawaslu. Maka nanti upaya hukumnya adalah upaya sengketa ke Bawaslu," kata Abhan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/7/2018).

Baca: Kisah Bule Perancis Jadi Penggali Sumur setelah Terketuk Hatinya Lihat Kehidupan Masyarakat Sumba

Sikap Bawaslu kontradiktif dengan KPU yang sudah menganggap Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 yang mengatur larangan mantan narapidana kasus korupsi jadi caleg, bisa diimplementasikan.

Abhan memastikan, Bawaslu akan berpegang pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 240 ayat 1 huruf g UU Pemilu menyatakan, seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih, boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik.

"Nanti Bawaslu yang memutuskan, apakah pencoretan atau penolakan KPU itu sesuai ketentuan UU atau tidak, Bawaslu akan memutuskan," kata Ketua Bawaslu Abhan.

Abhan menegaskan, Bawaslu tidak akan berpegang pada Peraturan KPU Nomor 20/2018.

Halaman
12
Editor: has
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved