Erupsi Gunung Merapi 2010 Sebagai Pengingat Agar Waspada

Ketika bencana terjadi sewaktu-waktu relawan dan masyarakat diharapkan sudah tahu apa yang harus mereka lakukan.

Penulis: app | Editor: Ari Nugroho
TRIBUNJOGJA.COM / Bramasto Adhy
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY menggelar kegiatan Gladi Lapang Penanganan Darurat Bencana Erupsi Gunung Merapi 2017 di Lapangan Jangkang, Widodomartani, Ngemplak, Sleman, Rabu (18/10/2017). 

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Gatot Saptadi turut menghadiri Gladi Lapang Penanganan Darurat Bencana Erupsi Gunung Merapi 2017 yang digelar oleh BPBD DIY di Lapangan Jangkang, Widodomartani, Ngemplak Sleman.

Dalam acara yang digelar pada Rabu (18/10/2017) itu ia mengatakan, melalui kegiatan ini diharapkan kemampuan taktis menghadapi erupsi Gunung Merapi akan meningkat.

"Masyarakat juga menjadi lebih tangguh sehingga kerugian korban jiwa maupun harta benda dapat dikurangi.  Tidak boleh melupakan erupsi Merapi 2010. Jadikan peristiwa tersebut sebagai pengingat agar siap dan lebih waspada," ujarnya.

Selain itu dengan kegiatan ini komunikasi antar instansi semakin baik terutama secara komando manajemen penanggulangan bencana.

Sehingga ketika bencana terjadi sewaktu-waktu relawan dan masyarakat sudah tahu apa yang harus mereka lakukan.

Baca: Relawan Berjibaku dalam Misi Operasi Penyelamatan Korban Erupsi Merapi pada Gladi Lapang

"Intinya BPBD susah mempunyai grand skenario penanganan erupsi baik radius 5 km, 7 km, dan 10 km sudah ada skenario yang dilakukan masyarakat di lereng Merapi. Bencana gunung berapi tidak tiba-tiba, ada tahapannya sampai status awas. Tiap status ada persiapannya," jelasnya.

Lanjutnya, untuk Sleman sendiri memiliki relawan yang banyak dan didukung dengan potensi masyarakat yang mempunyai kemampuan mandiri dalam melakukan penyelamatan diri.

Sementara, terkait kebencanaan, Gatot menegaskan ketika terjadi musibah wilayah Kalten dan Sleman tidak bisa dibatasi oleh batas pemerintahan.

Yang ada justru harus terus bahu-membahu demi kemanusiaan.

"Masyarakat Klaten dan Sleman tidak bisa dibatasi batas pemerintah saat terjadi erupsi Merapi," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun menjelaskan penanganan kebencanaan itu mulai dari pra bencana, ketika terjadi bencana, dan pasca bencana.

"Pra bencana kita harus tanggap baik pemerintah, masyarakat dan pengusaha, orang-orang pintar dibidangnya yang menyumbangkan kepandaian kepada Sleman," jelasnya.

"Kita juga rutin membentuk Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB)," tegasnya.(TRIBUNJOGJA.COM)

Sumber: Tribun Jogja
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved