Lipsus Kebutuhan Rumah

Harga Tanah di Yogya Naik Gila-gilaan

Saat ini untuk mendapatkan tanah dengan harga murah harus mencari jauh dari kawasan atau di daerah pinggir dan bukan di kawasan perkotaan.

Harga Tanah di Yogya Naik Gila-gilaan
tribunjogja/dwi nourma handito
Suasana kawasan permukiman padat penduduk di pinggir kali Code Kota Yogyakarta. Data BPS DIY, tahun 2015 proporsi rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri di kawasan perkotaan hanya sekitar 65 persen, sementara di pedesaan di atas 95 persen. 

Mahalnya tanah juga menjadi kendala dalam penyediaan rumah bersubsidi atau dengan harga FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) menjadi tidak mudah bagi pengembang.

Meski sebenarnya permintaan untuk rumah murah tersebut sangat tinggi dengan peminat banyak.

Menurutnya untuk peminat rumah dengan harga dibawah Rp 300 juta termasuk rumah bersubsidi di Yogyakarta tinggi dan sesuai dengan daya beli.

Terlebih untuk FLPP terdapat kemudahan-kemudahan seperti adanya subsidi bunga dan kemudahan lain.

Terkait dengan anggota REI DIY yang menyuplai rumah dengan harga Rp 500 juta ke bawah, Andi mengatakan hanya 15 persen dari anggotanya.

Sedangkan yang menyuplai rumah bersubsidi hanya ada dua perusahaan untuk tahun 2016 yang mendaftar.

Untuk kenaikan harga tanah, Andi Wijayanto mengatakan bahwa secara konservatif kenaikan harga tanah adalah kurang lebih 10 persen di atas inflasi, itu hitung hitungan secara agregat.

Karena menurutnya dari kondisi nyata di lapangan bisa bermacam-macam lebih dari angka tersebut seperti bisa hingga 40 persen.

"Kalau inflasi 3 persen ya kenaikan minimal 13 persen, minimal seperti itu," katanya.

"Ini harus disikapi, kalau tidak kasihan, yang menjadi problem terjadi gap (jarak) antara produk masyarakat menengah dengan masyarakat kebawah semakin ndak imbang, semakin lebar," lanjutnya.

Menyediakan rumah bersubsidi dengan harga terjangkau akan semakin sulit, menurut Andi, jika pembebasan tanah masih mengikuti skema pasar dan kenaikan harga semakin ekstrim.

Pemerintah diharapkan memiliki peran dalam hal ini, terlebih sudah ada UU Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. (*)

Penulis: dnh
Editor: oda
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved