Pemkab Klaten Tambahkan Anggarkan Operasional untuk Gratiskan Biaya SMK Negeri
Hal itu dilakukan guna merealisasikan cita-cita untuk menggratiskan sekolah menengah kejuruan, pada tahun 2016.
Penulis: pdg | Editor: Muhammad Fatoni
Laporan Reporter Tribun Jogja, Padhang Pranoto
TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN - Pemkab Klaten memberikan dana tambahan operasional penyelenggaraan pendidikan bagi seluruh SMK negeri sebesar Rp 11.055.268.000.
Hal itu dilakukan guna merealisasikan cita-cita untuk menggratiskan sekolah menengah kejuruan, pada tahun 2016.
Bupati Klaten Sunarna, menyebut dana tersebut telah disetujui oleh DPRD dalam pembahasan Raperda APBD Klaten 2016.
"Kemarin sudah disetujui oleh DPRD. Kalau peruntukannya untuk keseluruhan operasional, kecuali kebutuhan pribadi, seperti seragam. Namun untuk beberapa SMK seperti Gantiwarno dan Bayat itu sudah gratis," ujar Sunarna, Kamis (19/11/2015).
Sebelumnya ia mengatakan, rencana tersebut ditujukan untuk siswa-siswi yang berasal dari keluarga miskin.
Lebih lanjut ia berujar, di Klaten telah ada dua sekolah kejuruan yakni SMKN Gantiwarno dan Bayat yang telah menerapkan pendidikan murah dan telah mendapatkan subsidi cukup besar.
Terpisah, Kepala dinas pendidikan (Disdik) Klaten, Pantoro, membenarkan hal tersebut.
Menurutnya, pemberian bantuan anggaran dari APBD tersebut diberikan merata kepada seluruh sekolah menengah kejuruan negeri yang ada di Klaten.
Menurutnya, pemilihan SMK untuk penambahan anggaran APBD 2016, karena biaya operasionalnya terhitung tinggi.
Sehingga dengan gelontoran dana tersebut agak sedikit meringankan beban wali murid.
"Kalau untuk operasionalnya sudah ditutupi dari anggaran tersebut. Namun demikian untuk kebutuhan personal saja, yang masih harus merogoh kocek sendiri," tuturnya.
Menurutnya, pembiayaan yang masih ditanggung oleh orang tua murid meliputi seragam, sepatu, buku dan tas.
Namun untuk biaya operasional Pantoro menyebut akan ditalangi dari dana tersebut.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Klaten, Sri Widada, menyebut akan melakukan evaluasi pada tataran teknis pelaksanaan dilapangan.