Pemkab Urung Bayar Sewa Tanah Terminal Muntilan

Pemkab bahkan belum menyanggupi harga sewa yang dipatok KAI karena anggaran APBD tidak mencukupi.

Pemkab Urung Bayar Sewa Tanah Terminal Muntilan
ist
Terminal Muntilan 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Agung Ismiyanto

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang mengaku belum ada kesepakatan soal harga sewa tanah dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang menjadi terminal bus Drs. Prajitno, Muntilan. Pemkab bahkan belum menyanggupi harga sewa yang dipatok KAI karena anggaran APBD tidak mencukupi.

“Kami anggarkan Rp 44 juta untuk biaya sewa lahan untuk terminal itu. Karena tidak ada kesepakatan, kami tidak membayar,” jelas Kepala Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terminal, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Magelang, Ismail Deu, belum lama ini.

Dia menjelaskan, anggaran untuk menyewa lahan terminal yang merupakan bekas stasiun kereta api nonaktif ini tidak sesuai dengan tarif sewa yang dipatok PT KAI. Menurut Deu, PT KAI mematok tarif sewa seharga Rp 173 juta untuk biaya sewa tersebut.

“Karena di APBD 2014 kami hanya dianggarkan Rp 44 juta. Maka, ini belum ada kesepakatan,” jelasnya.

Deu memaparkan, sewa menyewa lahan bekas stasiun yang dimiliki Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) yang kemudian berganti nama menjadi PT KAI itu terjadi pada tahun 1987. Tarif sewa itu, kata dia, besarannya berbeda-beda setiap tahunnya.

“Bisa Rp 44 juta dan juga Rp 38 juta,” ujarnya tanpa merinci alasan besaran sewa yang berbeda itu.

Belum lama ini, Deu juga telah menyempatkan pergi ke Jakarta untuk menanyakan kebenaran sewa lahan Terminal Bus Muntilan itu kepada PT KAI atau bukan. Adapun yang mendasari kepergiannya ke Jakarta itu menyusul adanya desakan dari Pansus DPRD Kabupaten Magelang yang membahas tentang Retribusi Jasa Usaha. Pansus yang diketuai M Sobikin itu mendesak Pemkab melakukan penataan yang komprehensif terhadap keberadaan terminal.

“Jika melihat kasus-kasus di warga yang bermasalah dengan lahan-lahan eks PT KAI, harus juga melihat status hukum tanah-tanah itu. Soalnya kalau sudah masuk ranah hukum dan jadi bermasalah khan repot,” jelasnya.

Berdasarkan sumber internet, terminal Muntilan adalah sebuah stasiun nonaktif yang terletak di Jalan Pemuda, Muntilan. Bangunan ini terletak di Daerah Operasi VI Yogyakarta. Stasiun Muntilan dibangun pada tahun 1898 dan ditutup oleh Perusahaan Jawatan Kereta Api pada tahun 1976, dan menjadi Terminal Bus Muntilan.

Kepala Dishub Kabupaten Magelang, Ismu Kuswandadi mengatakan, pihaknya belum bisa berbuat banyak terkait status tanah dan sewa menyewa di Terminal Muntilan itu. Dishub sejauh ini, masih menunggu hasil inventarisasi persoalan status tanah tersebut.

“Kami masih menunggu hasilnya (inventarisasi). Pemerintah pusat melalui Kementerian tengah menyelesaikan permasalahan status tanah dengan sektor terkait,” paparnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Suharno, telah meminta Pemkab setempat untuk tidak membayar sewa menyewa lahan eks PT KAI tersebut sejak tahun 1990an. Hal itu karena tidak ada kejelasan dari sewa menyewa tersebut. “Sudah saya minta jangan membayar sewa sejak tahun 1990-an,” tandasnya. (*)

Tags
Magelang
Penulis: ais
Editor: hdy
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved