Pasien Jamkesda RSUD Yogya Terus Membeludak

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Yogyakarta terpaksa menggunakan ruang kelas I untuk melayani pasien Jamkesda sejak dicanangkannya program universal coverage pada Desember 2012. Sebab, jumlah ruangan kelas III yang tersedia tidak mampu menampung lonjakan pasien yang meminta layanan Jamkesda cukup dengan menunjukkan KTP atau KK Yogyakarta.

"Pernah menggunakan ruang kelas I karena ruangan kelas III dan II sudah penuh, tapi hanya sedikit, tak lebih dari lima pasien. Setelah ruang kelas III ada yang kosong, pasien langsung dipindahkan," ucap Wakil Direktur Pelayanan RS Jogja, Agus Sudrajat, Selasa (21/5/2013).

Selain ruang kelas I, RSUD Yogya juga telah mengalihfungsikan 38 bed kelas II yang tersedia untuk melayani pasien Jamkesda sesuai amanat Wali Kota beberapa waktu lalu. Sebab, RS Jogja hanya menyediakan 94 unit tempat tidur kelas III untuk melayani pasien rawat inap.

Padahal, jumlah pasien pengguna Jamkesda terus melonjak sejak dicanangkannya program universal coverage pada Desember 2012. Berdasarkan data RSUD Yogya, jumlah pasien inap sebanyak 84 orang pada Desember 2012 dan naik menjadi 125 orang pada Februari 2013.

Kenaikan serupa juga terjadi pada layanan rawat jalan.  Tercatat, pada November 2012 jumlah pasien pengguna Jamkesda sebanyak 43 orang.Pada Desember naik drastis menjadi 510 orang, pada Januari menjadi 921 orang dan Februari naik lagi menjadi 991 orang. Bahkan pada Maret 2013, jumlah pasien rawat jalan mencapai 1.309 orang.

"Kami juga harus merujuk ke RS swasta jika kapasitas rumah sakit sudah tidak memadai. Ada sekitar 4,66 persen pasien yang dirujuk ke RS lain pada Maret 2013," tandasnya.

Untuk mengatasi keterbatasan kapasitas pasien tersebut, pihak RSUD Yogya tengah merencanakan pembangunan gedung baru Blok H untuk menambah kapasitas ruang kelas III. Agus menambahkan, detail engineering design (DED) gedung baru Blok H sudah dirampungkan pada 2012 dengan estimasi anggaran pembangunan mencapai Rp 36 miliar. Sedianya, gedung blok H yang terdiri dari empat lantai tersebut mampu menambah 150 tempat tidur kelas III di RSUD Yogya.

Selain itu, blok H juga menyediakan ruang isolasi bagi penderita penyakit menular, serta ruang perawatan khusus untuk bayi dan anak. Ironisnya, pembangunan gedung baru itu belum bisa direalisasikan karena belum tersedia anggaran pembangunannya.

"Pembangunan Blok H ini sangat mendesak, karena jumlah pasien terus mengalami kenaikan semenjak adanya jaminan kesehatan cukup dengan menunjukkan KTP atau KK tersebut. Tapi kami belum memiliki sumber dananya. Sudah kami ajukan melalui APBN tapi belum ada kepastiannya," papar Agus di hadapan komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Selasa (21/5).

Agus berharap, Blok H tersebut sudah dapat dioperasionalkan pada 2014. Untuk itu, RS Jogja juga menyiapkan sejumlah strategi untuk merealisasikan pembangunan Blok H seperti melakukan advokasi ke Dinas Kesehatan DIY. "Dari informasi yang kami peroleh, akan ada dana yang turun pada 2015. Atau jika tidak, kami akan melakukan pendekatan ke Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta," katanya.

Pendekatan tersebut di antaranya berisi upaya untuk meningkatkan fasilitas di puskesmas dengan membuat puskesmas perawatan. "Nanti akan ada link antar keduanya. Jika ada pasien di kelas 3 yang sudah membaik, bisa ditangani di puskesmas perawatan," katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta Sujanarko meminta agar Pemerintah Kota Yogyakarta tidak lepas tangan begitu saja. "Pemkot harusnya turut memfasilitasi, upaya rumah sakit untuk memperoleh bantuan dana dari pusat," katanya. (esa)