Konflik Keraton Solo

PB XIII Tegaskan Lembaga Adat Sudah Dihapus Sejak PB X

Bambang menegaskan bahwa reorganisasi yang dilakukan bukan untuk membuang pihak-pihak yang selama ini kontra terhadap rekonsiliasi.

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ade Rizal

TRIBUNJOGJA.COM , SOLO - Pihak Dwi Tunggal Keraton Kasunanan Surakarta menegaskan bahwa keberadaan Lembaga adat di Keraton Kasunanan Surakarta selama ini bisa dikatakan ilegal. Juru Bicara Dwi Tunggal, Bambang Ary Wibowo menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan dari Sinuhun Paku Buwono XIII Hangabehi, Lembaga Adat sebenarnya sudah dihapuskan sejak pemerintahan PBX. "Berdasarkan penjelasan dari Sinuhun, Lembaga Adat sebenarnya sudah dihapus sejak PBX," katanya kepada wartawan di Keraton Kasunaanan Surakarta, Minggu (27/05/2012).

Bambang juga menegaskan bahwa PBXIII Hangabehi selama ini tidak pernah memberikan izin kepada siapa pun untuk kembali membentik Lembaga Adat tersebut. Untuk itulah, ke depannya raja berencana akan melakukan reorganisasi internal Keraton Kasunanan Surakarta. "Sinuhun sudah berencana mereorganisasi manajemen keraton, tapi masih terhalang karena penutupan akses ke keraton ini," jelasnya.

Namun, Bambang menegaskan bahwa reorganisasi yang dilakukan bukan untuk membuang pihak-pihak yang selama ini kontra terhadap rekonsiliasi Sinuhun PBXIII dengan Tedjowulan. Reorganisasi tersebut dilakukan justru untuk merangkul semua pihak di Keraton Kasunanan Surakarta. "Ini bukan berarti kita membuang pihak-pihak yang menentang. Tapi Sinuhun jutru ingin semua dirangkul dan diajak untuk membangun keraton," katanya. (*)

Editor: jun
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved