Sultan Tak Akan Intervensi
Pengukuhan KPH Anglingkusumo menjadi Pakualam (PA) IX tidak akan memengaruhi proses RUUK DIY.
Penulis: Hendy Kurniawan | Editor: tea
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pengukuhan KPH Anglingkusumo menjadi Pakualam (PA) IX tidak akan memengaruhi proses RUUK DIY. Sebab apa yang terjadi hanyalah sebuah dinamika biasa, tanpa perlu dikhawatirkan. "Saya pikir RUUK DIY yang sekarang digodok tidak akan terpengaruhi. Anggota dewan sudah biasa dengan manuver politik seperti ini, jadi akan ditanggapi dingin-dingin saja," ujar Ketua Sekber Keistimewaan DIY, Widihasto Wasana Putra, seusai bertemu dengan wakil gubernur DIY di Kepatihan, Selasa (17/4).
Menurutnya, itu bukanlah pengukuhan menjadi PA IX. Melainkan hanya kegiatan sekumpulan orang yang membuat isu dan sangat tidak signifikan jumlahnya. Begitu pun dengan klaim sebagai masyarakat adat yang dinilai tidak jelas.
"Bahwa ada konflik internal di Puro Pakualaman adalah sebuah keniscayaan. Sejak Pangeran Ambarkusumo dinobatkan menjadi PA IX 12 tahun lalu, Anglingkusumo sudah mengambil posisi antagonis," tandas Hasto.
Sementara itu, Sri Sultan HB X menyatakan, biarpun mekanisme siapa yang bertahta adalah pewarisan, tetapi pengukuhan seorang menjadi raja di Keraton atau Adipati di Pakualaman harus menggunakan atribut serta tata cara yang telah ditentukan. "Kalau di keraton ada berbagai macam upacara yang dilakukan, sampai keris yang digunakan oleh putra mahkota pun sudah ditentukan. Begitu juga di Pakualaman," tuturnya.
Mengenai pengukuhan KPH Anglingkusumo, Sultan enggan mengatakan apakah sah atau tidak. Karena tergantung dari sisi mana melihatnya. Namun ditegaskannya, segala atribut, tata cara dan pelaksanaan pengukuhan ada aturan tersendiri, tidak bisa dilakukan secara sembarangan.
Sultan juga beranggapan, pengukuhan itu tidak akan memengaruhi proses RUUK DIY. Pasalnya, permasalahan ini akan diselesaikan oleh pihak Pakualaman secepatnya. "Nanti beliau (PA IX) akan selesaikan, saya tidak intervensi," imbuhnya.
Ditanya apakah ada rekayasa dalam pengukuhan tersebut, Sultan menilai ini hanyalah sebuah dinamika proses politik. Jika tujuannya kekuasaan, tidak ada yang akan bertindak sejauh itu. "Hal ini mungkin tidak akan terjadi pada Keraton Yogyakarta. Kalau memang benar terjadi, akan terlihat mencolok rekayasanya. Semua kakak adik saya telah kumpul 20 tahun lebih kok," tandas Sultan.
Sedangkan Hasto beranggapan, kemungkinan target dari pengukuhan itu adalah membuat konflik, kontroversi dan membangun preseden seolah-olah terjadi masalah di Yogyakarta. Sehingga, berusaha merunyamkan RUUK DIY yang telah mengerucut pada penetapan.
"Kami tidak berpikir akan membuat aksi dalam konteks balasan. Kami punya sikap sendiri terhadapa RUUK. Kalau kami sampai terpancing, justru mereka senang. Karena itu targetnya," pungkasnya. (*)