TAG
Kependudukan
-
Komisi II DPR RI mendorong pemerintah pusat untuk terus memperbaiki data administrasi kependudukan.
Kamis, 25 Maret 2021
-
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Magelang menerapkan pelayanan administrasi kependudukan secara online.
Minggu, 3 Januari 2021
-
Sri Sultan Hamengku Buwono X Minta BKKBN Siapkan Strategi Baru untuk Atasi Masalah Kependudukan
Senin, 29 Juni 2020
-
Kecamatan Kotagede meluncurkan pelayanan kependudukan Keluar Bersama Daftar 1 Dapat 5 di Pendopo Kecamatan Kotagede, Jumat (19/7/2019).
Jumat, 19 Juli 2019
-
Disdukcapil Bantul menggelar sosialisasi kebijakan kependudukan, Rabu (6/2/2019) pagi di Gedung Pertemuan Kompleks Perkantoran Pemda 2, Manding.
Rabu, 6 Februari 2019
-
HPS Tribun Jogja, Saya warga luar DIY, ingin pindah menjadi warga Yogyakarta, syarat apa yang diperlukan untuk itu? terimakasih
Minggu, 5 Agustus 2018
-
Pagi Mas/Mbak. Bagaimana proses ganti kependudukan? saya dari luar DIY mau pindah jadi warga Yogyakarta.
Kamis, 5 Juli 2018
-
Dengan Sidukun Semedi, mengurus E-KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Surat Keterangan pindah hanya dalam satu hari saja.
Kamis, 3 Mei 2018
-
Dispensasi untuk memperingati Hari Jadi Kabupaten Sleman ke 102 Pemerintah Kabupaten Sleman dan untuk mewujudkan GISA.
Jumat, 23 Maret 2018
-
Ada 3.139 data ganda e-KTP yang ditemukan setelah warga bersangkutan gagal mencetak kartu.
Rabu, 14 Maret 2018
-
Data kependudukan yang akurat dan selalu update menjadi basis penting dalam pengambilan kebijakan publik, termasuk kebijakan sosial seperti KMS
Senin, 12 Maret 2018
-
Novel Arsyad, menyebutkan populasi manusia di Indonesia akan bertambah signifikan pada tahun 2050.
Kamis, 8 Maret 2018
-
Noor Iza mengimbau saat melakukan registrasi, pengguna simcard prabayar mengisi data NIK dan nomor KK sesuai dengan data yang sebenarnya.
Sabtu, 24 Februari 2018
-
Bagi warga yang bekerja atau tinggal di Kota Yogyakarta secara sementara, bisa mengurus Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS).
Selasa, 23 Januari 2018
-
Perumusan suatu program serta bidang pembangunan akan sangat bergantung pada data kependudukan
Selasa, 5 Desember 2017
-
Menurut Bambang, dengan adanya data kependudukan ini, bisa mengintervensi kebijakan pemerintah dalam kerja-kerjanya.
Senin, 27 November 2017
-
UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan menjelaskan bahwa semua biaya untuk mengurus administrasi kependudukan adalah gratis.
Senin, 6 November 2017
-
Data ganda adalah seseorang yang memiliki dua identitas dengan dua nama dan dua Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Senin, 23 Oktober 2017
-
Pada Perda 8 Tahun 2012 pasal 113 hingga 116, warga yang terlambat mengurus administrasi kependudukan dikenai denda Rp 25.000 hingga Rp 450.000.
Senin, 23 Oktober 2017
-
Data anomali tersebut diketahui setelah proses pembersihan data yang dilakukan oleh admin database kependudukan (ADB)
Senin, 23 Oktober 2017
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
