Berita Kota Magelang
Wali Kota Magelang Tegaskan Penyusunan LPPD sebagai Prioritas Strategis
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan cermin penyelenggaraan pemerintahan.
Penulis: Yuwantoro Winduajie | Editor: Iwan Al Khasni
TRIBUNJOGJA.COM, KOTA MAGELANG – Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan cermin penyelenggaraan pemerintahan.
Melalui laporan ini, dapat terlihat apakah penyelenggaraan pemerintahan di Kota Magelang berlangsung efektif, efisien, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Ibarat rapor, LPPD menunjukkan nilai tata kelola pemerintahan kita. Jika baik, kepercayaan masyarakat tumbuh. Sebaliknya, jika buruk, integritas akan dipertanyakan,” tegas Wali Kota Magelang Damar Prasetyono saat membuka Forum Group Discussion (FGD) di Pendopo Pengabdian Magelang, Senin (29/9/2025).
Kegiatan bertajuk Optimalisasi LPPD dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 itu diikuti unsur pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), pejabat penyusun data, tim penyusun LPPD dan LKPJ, serta anggota DPRD Kota Magelang.
Turut hadir Wakil Wali Kota Magelang dr. Sri Harso dan Sekda Kota Magelang Hamzah Kholifi.
Damar juga menyoroti sejumlah tantangan dalam penyusunan LPPD, mulai dari ketidaksesuaian data antar-perangkat daerah, keterlambatan penyampaian laporan, hingga pemahaman teknis yang belum merata.
• Perda Baru, Reklame di Kota Magelang Wajib Sesuai Tata Ruang
Dia meminta para kepala OPD menjadikan penyusunan LPPD sebagai prioritas strategis, memperkuat koordinasi, serta menumbuhkan budaya transparansi dalam tata kelola pemerintahan.
“Kita tidak bisa lagi menganggap keterlambatan dan ketidakakuratan data sebagai hal yang lumrah. Setiap perangkat daerah harus aktif menyampaikan data dan pengalaman agar forum ini menghasilkan rekomendasi yang utuh,” imbuh Damar.
Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Catur Budi Fajar Sumarmo, menyampaikan forum ini bertujuan meningkatkan kualitas, kredibilitas, dan akuntabilitas penyusunan LPPD dan LKPJ.
“FGD ini menjadi sarana menyamakan persepsi antar-OPD, menghasilkan rekomendasi konkret, sekaligus memperkuat monitoring dan evaluasi pencapaian indikator kinerja,” kata Catur.
Narasumber yang hadir antara lain Prof. Gabriel Lele dari Universitas Gadjah Mada, anggota DPRD Kota Magelang Nella Karnela dan Ig. Marji Nugroho.
Melalui forum tersebut, pihaknya berharap lahir langkah-langkah perbaikan konkret dalam penyusunan LPPD dan LKPJ, sehingga semakin kredibel, akuntabel, dan bermanfaat bagi peningkatan pelayanan publik. (tro)
Baca dan Ikuti Berita Tribunjogja.com.com di GOOGLE NEWS
TGPF Tragedi Agustus 2025 Batal Dibentuk, Pemerintah Diminta Buka Akses bagi Tim Independen |
![]() |
---|
Kota Magelang Teguhkan Komitmen Inklusi Lewat Workshop Sensitivitas Disabilitas |
![]() |
---|
Kota Magelang Jadi Rujukan Praktik Lapangan Peserta Latsar Satpol PP Jawa Tengah |
![]() |
---|
PKL dan UMKM Jadi Tulang Punggung Ekonomi Kota Magelang, Walkot Dorong Naik Kelas |
![]() |
---|
Lomba Sanitasi dan Sosialisasi Layanan Lumpur Tinja Terjadwal Kota Magelang |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.