Komentar Warga Sleman Soal Potensi Kabinet Gemuk Prabowo 

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN--  Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka sudah memanggil ratusan tokoh dari pelbagai kalangan yang berpeluang mengisi pos menteri, wakil menteri hingga kepala badan di kabinet pemerintahannya. Kabinet besutan Prabowo yang diprediksi bakal gemuk ini mendapatkan beragam tanggapan dari publik Bumi Sembada. 

Dani Eko, warga Ngaglik Sleman mengatakan dirinya tidak setuju dengan kabinet gemuk yang akan dibentuk Presiden terpilih. Pasalnya, kabinet gemuk hanya mengindikasikan bagi-bagi kue kekuasaan. Apalagi diprediksi bakal ada dua wakil menteri di Kementerian. 

"Ini hanya bagi-bagi kue. Kritik saya satu, jika Prabowo menjalankan kekuasaannya seperti Jokowi, ya kita demo juga. Kita turun ke jalan," kata Dani, Kamis (17/10/2024). 

Aktivis Pos Pengaduan Rakyat ini berharap Prabowo Subianto menjalankan pemerintahannya dengan baik. Jauh dari citra presiden sebelumnya yang berarti harus bisa lebih baik dari yang dilakukan Presiden Joko Widodo. 
Kebijakan yang dikeluarkan Presiden terpilih diharapkan dapat memberikan dampak baik bagi masyarakat. 

"Jika Prabowo sama seperti Jokowi dan hanya bisa menindas rakyat, ya mari kita sama-sama gerakkan untuk turunkan Prabowo," katanya. 

Terpisah, warga Sleman yang juga aktivis Jogja Corruption Watch (JCW), Baharuddin Kamba mengaku tidak begitu kaget dengan kabinet gemuk atau jumbo yang akan dibentuk pemerintahan Prabowo - Gibran. Pasalnya, sejak awal sudah banyak yang memprediksi orang-orang yang bakal mengisi pos pembantu presiden diambil dari politik balas budi. Hal tersebut jamak terjadi di semua level tingkatan kontestasi pesta demokrasi di Indonesia. 

"Komposisi Kabinet gemuk tentunya akan berimbas pada anggaran, dan berimbas utang semakin banyak. Dari mana biayanya. Dugaan saya pajak akan naik yang akhirnya daya beli masyarakat semakin lesu," kata dia. 

Kamba juga mengkritisi soal kabinet zaken yang digadang bakal dibentuk Prabowo. Menurut dia, kabinet zaken seharusnya diisi oleh tokoh-tokoh yang ahli dibidangnya. Bukan berdasarkan politik balas budi dengan mengakomodir orang-orang yang pernah berkeringat atau hadir di masa kampanye mendukungnya. 

Jika orang yang menduduki posisi menteri, wamen hingga kepala badan diisi oleh orang yang kompeten di bidangnya, maka umumnya dalam 100 hari kerja bisa berdampak mengurai persolan di masyarakat. 

"Kita tes case, apakah 100 hari kerja (kabinet gemuk) nanti bisa mengurai persoalan di masyarakat atau tidak. Misalnya persolan ekonomi, hukum dan HAM," ujar dia.( Tribunjogja.com )