Tembus 118 Kejadian, Akankah Teror Api Seyegan Ditetapkan Status Darurat Bencana?

Ringkasan Berita:

• BPBD DIY tengah mengkaji potensi penetapan status tanggap darurat bencana terkait fenomena kemunculan api misterius di Seyegan Sleman, yang terus meluas hingga hari ke-18. 
• Status tersebut saat ini sedang dikoordinasikan secara intensif dengan Pemkab Sleman sembari menanti kesimpulan final dari tim peneliti gabungan.
• Menurut Kepala Pelaksana BPBD DIY, Agustinus Ruruh Haryata, langkah penanganan komprehensif yang akan diambil bergantung pada hasil kajian ilmiah UGM, UPN Yogyakarta, dan BPPTKG.

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tengah mengkaji potensi penetapan status tanggap darurat bencana terkait fenomena kemunculan api misterius di Seyegan, Kabupaten Sleman, yang terus meluas hingga hari ke-18. 

Penetapan status tersebut saat ini sedang dikoordinasikan secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten Sleman sembari menanti kesimpulan final dari tim peneliti gabungan.

Kepala Pelaksana BPBD DIY, Agustinus Ruruh Haryata, menyatakan bahwa langkah penanganan komprehensif yang akan diambil pemerintah sangat bergantung pada hasil kajian ilmiah dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Yogyakarta, dan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG).

"Ya ini sedang menunggu hasil kajian dari tiga universitas itu, dari UGM, terus juga dari UPN sama BPPTKG. Karena memang ya sulit sekali, kita kan sumbernya itu apa, antisipasinya apa, itu kita secara teknologinya kan harus tahu terlebih dahulu sumbernya dari mana, untuk mengeliminir dampak-dampaknya," ungkap Ruruh, Selasa (9/6/2026).

Terkait urgensi penetapan status tanggap darurat bencana akibat fenomena yang diduga kuat berasal dari migrasi gas bawah tanah tersebut, Ruruh menegaskan bahwa wewenang utama berada di Pemerintah Kabupaten Sleman. Meski demikian, BPBD DIY telah mendiskusikan berbagai skenario mitigasi.

"Nah ini memang sedang kita bicarakan dengan Sleman. Karena wilayahnya di Sleman, tentunya kan untuk yang menetapkan nanti kan Sleman, dan kita sedang diskusikan kira-kira bisa nggak ya kita sudah mulai pikirkan untuk status darurat terkait dengan potensi gas ini. Ya ini sedang kita coba pikirkan bersama. Kalau meluas nanti kalau meluas kan ya bisa," jelasnya.

Lebih lanjut, Ruruh memaparkan bahwa penetapan status tanggap darurat tidak bisa dilakukan secara serta-merta, melainkan membutuhkan indikator kedaruratan yang jelas. "Untuk sampai ke tanggap darurat itu kan butuh pertimbangan yang betul-betul urgen dan jumlah nanti yang terkena dampaknya itu sudah meluas dan masif."

Jika kejadian meningkat

Apabila eskalasi kejadian terus meningkat dan membahayakan keselamatan nyawa, BPBD menempatkan evakuasi dan relokasi warga sebagai opsi utama. Ruruh mengakui bahwa fenomena anomali ini merupakan tantangan baru bagi otoritas kebencanaan di DIY.

"Wah ini saya belum punya gambaran terus terang, karena ini suatu hal yang baru. Ya paling kemungkinan itu jelas direlokasi ya, di bagaimana pokoknya diamankan dulu masyarakatnya. Kemudian kalau kita sudah tahu sumbernya ini, kita kan dengan teman-teman ESDM, dengan pihak mana ini sedang kita memastikan dulu apa ini sebenarnya penyebabnya. Kan sampai hari ini belum ada kesimpulan," papar Ruruh secara terperinci.

Sembari menunggu kepastian dari para ahli geologi dan geofisika, intervensi BPBD di lapangan saat ini berfokus pada pengamanan lokasi dan pemenuhan logistik bagi keluarga terdampak. Tim gabungan terus disiagakan 24 jam untuk merespons kemunculan titik api baru yang acak.

"Kita kan ada jaga, teman-teman TRC (Tim Reaksi Cepat) itu kan digilir di sana. Ya TRC kita maupun TRC-nya Sleman, kemudian juga kita kemarin juga memberikan bantuan permakanan ke sana. Sementara lakukan itu. Karena ya kita yang terpenting itu kita menunggu hasil kajian dari para ahli dulu. Itu yang kuncinya," pungkasnya. 

Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUPESDM) DIY, Anna Rina Herbranti, menegaskan bahwa pihaknya saat ini juga masih bersiaga dan menanti kesimpulan pasti dari para peneliti gabungan.

"Saat ini sedang dikaji oleh tim UGM, UPN dan BRIN. Kami dengan BPBD Kabupaten Sleman dan BPBD DIY menunggu hasil kajian oleh tim dari beberapa institusi tersebut, untuk pengamanan dan koordinasi dengan warga dari Pemkab Kabupaten Sleman telah bergerak," jelas Anna.

Ketika ditanya mengenai tenggat waktu atau target penyelesaian kajian dari para ahli agar langkah mitigasi teknis bisa segera dieksekusi, Anna memastikan bahwa hal tersebut akan diselesaikan secepat mungkin.