Respons Legislatif soal Keberadaan Pedagang Sate di Malioboro yang Marak Dikeluhkan Publik

Ringkasan Berita:

• Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Sinarbiyat Nujanat, menyatakan perlunya penataan keberadaan pedagang sate di kawasan Malioboro. 
• Ia mengakui bahwa jajanan sate di Malioboro memang menjadi bagian dari daya tarik atau atraksi kuliner tradisional di jantung kawasan sumbu filosofi itu. 
• Namun jika tidak dikelola dengan baik, keberadaan para pedagang sate justru bisa menjadi bumerang bagi citra pariwisata Kota Yogyakarta.
• Ia mengusulkan agar pedagang sate dilokalisir di satu titik representatif

TRIBUNJOGJA.COM - Maraknya pedagang kaki lima (PKL) yang menjajakan sate di kawasan Malioboro hingga Pasar Beringharjo mendapat sorotan tajam dari kalangan legislatif.

Selain persoalan estetika dan ketertiban, kepul asap dari aktivitas membakar sate tersebut dinilai mulai mengganggu kenyamanan wisatawan maupun pedagang lainnya.

Terima banyak keluhan

Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Sinarbiyat Nujanat, mengungkapkan, pihaknya telah menerima banyak keluhan, terutama dari para pedagang di dalam Pasar Beringharjo. 

Menurutnya, polusi asap sate yang semakin masif akhir-akhir ini, sudah merambah sampai lantai atas pasar legendaris tersebut.

"Saya beberapa kali berkunjung ke Beringharjo, dari lantai satu, dua, sampai tiga itu keluhannya sama, terkait asap. Ini sudah cukup mengganggu para pedagang di sana," ujarnya, Rabu (4/2/26).

Atraksi wisata kuliner

Sinarbiyat mengakui bahwa jajanan sate di Malioboro memang menjadi bagian dari daya tarik atau atraksi kuliner tradisional di jantung kawasan sumbu filosofi itu. 

Akan tetapi, jika tidak dikelola dengan baik, keberadaan para pedagang sate justru bisa menjadi bumerang bagi citra pariwisata Kota Yogyakarta.

Oleh sebab itu, ia mendorong Pemkot Yogyakarta melalui instansi-instansi terkait, untuk segera mengambil langkah konkret. 

Perlu ditata

Politikus Partai Gerindra tersebut mengusulkan, agar pedagang sate dilokalisir di satu titik representatif, alih-alih dibiarkan kucing-kucingan di selasar atau bahu jalan.

"Penataan bukan berarti menggusur atau melarang mereka berdagang. Tapi, tempatkan di lokasi yang lebih layak dan diberikan fasilitas cerobong asap yang memadai. Jadi, tidak mengganggu aktivitas pedagang lain maupun masyarakat umum," jelasnya.

Bukan tanpa alasan, Sinar menilai, kinerja Satpol PP Kota Yogyakarta dalam menangani PKL liar di area ring satu tersebut belum konsisten.

Padahal, selain Satpol PP, kawasan Malioboro sudah memiliki struktur pengamanan lengkap, seperti Jogomaton di bawah UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.

"Kalau saya melihat masih angin-anginan ya, belum kemudian secara intensif dilakukan penegakan saya kira. Nah, lembaga, atau kelompok-kelompok ini harusnya lebih dioptimalkan perannya begitu, ya," terangnya.

Kucing-kucingan

Sebelumnya, Sekretaris Satpol PP Kota Yogyakarta, Herry Eko Prasetyo, mengatakan, para pedagang sate di Malioboro kerap kali 'kucing-kucingan' dengan personelnya.

Oleh sebab itu, ia menyebut faktor kesadaran pedagang masih menjadi kendala utama dalam upaya penegakan Perda Nomor 26 Tahun 2002.

"Kami terus melakukan penertiban, karena itu kan daerah larangan untuk PKL berjualan di situ, termasuk penjual sate," katanya, Senin (2/2/26).

Herry menambahkan, sebagai jantung kawasan sumbu filosofi, Malioboro menjadi sasaran prioritas dalam patroli rutin yang dilakukan Satpol PP.

Kendati demikian, silih bergantinya pedagang liar yang datang, membuat pusat pariwisata Kota Pelajar itu sulit benar-benar bersih 100 persen.

"Ya selalu kucing-kucingan, karena Satpol PP tidak menetap terus di Malioboro. Teman-teman juga harus melakukan penegakan Perda di lokasi yang lain," tandasnya.

"Tapi, Malioboro pasti menjadi bagian dari sasaran lah, istilahnya setiap kegiatan operasi atau patroli pasti dilewatkan di Malioboro," urai Herry. (aka)