Ini Kekhawatiran Wali Kota Yogyakarta Jika Pilkada Dikembalikan Lewat DPRD

Ringkasan Berita:

• Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wasrdoyo, menyebut punya kekhawatiran bila wacana Pilkada melalui DPRD benar-benar direalisasikan
• Menurutnya, proses pemilihan di balik pintu legislatif berisiko menciptakan hubungan yang transaksional dan manipulatif
• Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, Eko Suwanto, menyebut partisipasi politik masyarakat Yogyakarta dalam pemilihan kepala daerah langsung tidak boleh disederhanakan begitu saja dengan mengembalikannya ke DPRD.

 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD memantik kekhawatiran dari Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo.

Menurutnya, proses pemilihan di balik pintu legislatif berisiko menciptakan hubungan yang transaksional dan manipulatif, yang pada akhirnya justru merusak marwah kepemimpinan itu sendiri.

Hasto menyampaikan, jika seorang pemimpin dipilih langsung oleh rakyat tanpa embel-embel politik uang, maka ikatan batin yang terbangun akan bersifat organik dan kuat.

Akan tetapi, ceritanya akan berbeda jika mandat tersebut hanya datang dari segelintir anggota dewan yang membawa kepentingan tertentu.

"Bayangkan, kalau nanti ada calon kepala daerah dipilih oleh DPRD, tapi DPRD-nya minta kontrak politik atau bahkan money politic. Itu menyakitkan bagi yang dipilih. Mungkin dikasih, tapi dalam hatinya 'asem tenan kok ini'," ucapnya, Kamis (8/1/2026).

Lebih jauh, pria berlatarbelakang dokter spesialis kebidanan itu menyebut, bahwa tekanan politik dari legislatif dalam proses pemilihan bisa dikategorikan sebagai bentuk 'kekerasan.'

Baca juga: Wacana Pilkada Melalui DPRD Mencuat, Wali Kota Yogyakarta: Kampanye Bertemu Rakyat Tak Tergantikan

Hasto khawatir, jika seorang pemimpin lahir dari proses yang penuh tekanan, seperti ancaman kekurangan suara atau permintaan mahar, maka pemimpin tersebut berpotensi menjadi tirani di masa depan.

"Kalau pemimpin dilahirkan dengan kekerasan, maka yang terjadi adalah tirani. 'Kalau kamu nggak ngasih ini, tidak akan saya (pilih)', itu kan sebetulnya kekerasan," tegasnya.

Alih-alih mengabdi pada rakyat, baginya, pemimpin yang lahir karena 'kepepet' akan menyimpan pemberontakan di dalam hati nuraninya. 

Ia pun menaruh harapan besar, agar sistem demokrasi di Indonesia tetap mengedepankan emotional bonding yang bagus antara pemimpin dan rakyatnya.

"Ketika modelnya seperti itu, nanti kalau sudah jadi (Wali Kota), terus ditagih 'Eh, kamu tak pilih loh!', dia bisa jawab 'Wah, kowe wis tak bayar!'. Malah jadi manipulatif dan repot sendiri," ucapnya.

Respon PDIP Kota Yogyakarta

Senada dengan Hasto, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, Eko Suwanto, menegaskan bahwa Yogyakarta memiliki akar sejarah demokrasi yang sangat panjang, bahkan sejak tahun 1951.

Menurutnya, partisipasi politik masyarakat Yogyakarta dalam pemilihan kepala daerah langsung tidak boleh disederhanakan begitu saja dengan mengembalikannya ke DPRD.