Catatan Partai Ummat untuk Pemerintahan Prabowo yang Memasuki Satu Tahun Kepemimpinan

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Pemerintahan Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden telah memasuki satu tahun kepemimpinan. Di masa satu tahun ini, Partai Ummat memberikan catatan agar kepala negara membenahi pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan mereformasi Polri.

Pengingat ini sekaligus sebagai 'kado' satu tahun pemerintahan maupun ucapan selamat kepada Presiden yang baru saja memperingati ulang tahun ke-74.

Ketua Umum DPP Partai Ummat Ridho Rahmadi mengatakan mitos SDA Indonesia tidak akan habis tidak sepenuhnya benar. Sebab berdasarkan fakta, cadangan SDA Indonesia terbatas. Misalnya batu bara yang diperkirakan akan habis dalam 39 tahun, minyak bumi akan habis dalam 11 tahun, bahkan gas alam yang hanya tinggal tersisa 8 tahun.

"Terjadi kesalahkaprahan tata kelola sumber daya alam Indonesia. Indonesia kaya SDA, tetapi penerimaan negara masih rendah," ujar Ridho, dalam keterangannya di Yogyakarta, Selasa (21/10/2025). 

Ia menjelaskan nilai ekonomi bersih SDA Indonesia diperkirakan mencapai USD 115 miliar atau setara Rp 1.800 triliun per tahun. Akan tetapi, realisasi penerimaan negara dari sektor ini hanya sekitar Rp 500 triliun- Rp600 triliun. Kesenjangan besar ini merupakan buah dari tata kelola yang buruk. Sebab tidak semua hasil SDA masuk pendapatan APBN. 

Ridho menilai sumber daya alam gagal membuat negara Indonesia makmur, karena terjadi degradasi lingkungan dan tata kelola yang buruk. Sehingga menghancurkan potensi tersebut. Ia menghitung, dalam skenario ideal, jika seluruh laba bersih SDA masuk ke APBN, negara bisa memperoleh Rp 1.800 triliun per tahun. Nilai ini setara dengan 65 persen dari total APBN 2025. Sementara realisasi saat ini yang hanya lebih kurang 20 persen. 

"Jika SDA dikelola oleh negara sepenuhnya, potensi APBN bisa naik tiga kali lipat," katanya. 

Sebelumnya, dalam pernyataan resmi yang menandai kickoff Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Ummat, Jumat (18/10/2025), Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais mendesak Presiden Prabowo melakukan sejumlah langkah di masa satu tahun kepemimpinannya. 

"Setelah satu tahun memimpin Bangsa Indonesia, sudah saatnya Presiden memulai memangkas kekuatan-kekuatan politik yang tidak ingin melihat bangsa dan negara Indonesia melakukan perbuatan-perbuatan yang positif, produktif dan konstruksi buat masa depan yang lebih cerah dan menjanjikan, papar Amien

Partai Ummat secara tegas juga mendesak agar fungsi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dikembalikan ke khittahnya sebagai alat negara yang konstitusional. Partai Ummat mengutip UUD 1945 Pasal 30 Ayat (4) yang menegaskan tugas Polri adalah menjaga keamanan, ketertiban, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.

"Polri bukanlah 'Partai Coklat' yang menjadi andalan kekuatan politik tertentu atau oligarki. Ini merupakan bentuk penghinaan terhadap diri institusi itu sendiri dan bertentangan dengan tugas konstitusionalnya," ujar Amien.

Amien juga mengingatkan Prabowo agar memberi perhatian khusus pada Pasal 33 UUD 1945. 

"Karena selama ini para pemilik modal dan kaum oligarki, luar, apalagi dalam negeri menguras kekayaan alam Indonesia untuk kepentingan mereka, yang ditinggalkan buat bangsa Indonesia hanyalah kehancuran ekologis yang tak terperikan dan kemiskinan massal di wilayah seluruh pertambangan," ujarnya. 

Sebagai solusi, Partai Ummat mengusulkan agar SDA dikelola sepenuhnya oleh negara serta mendorong prinsip-prinsip seperti transparansi dan efisiensi pengelolaan SDA melalui diversifikasi ekonomi dan hilirisasi. Hal ini agar tidak bergantung pada ekspor bahan mentah, adanya kebijakan dan eksploitasi berkelanjutan (sustainable extraction), serta pembentukan Sovereign Wealth Fund (Dana Kekayaan Negara) untuk warisan lintas generasi.

"Yang paling penting, transparansi dan efisiensi pengelolaan SDA. Hati-hati dengan kepentingan asing. Sekali lagi, kepentingan asing" kata Amien.(*)