Satu Tahun Prabowo-Gibran, Kalangan Pengusaha di Jogja Sebut Menkeu Baru Jadi Pelecut Optimisme

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kalangan pengusaha menyambut satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan optimistis.

Optimisme itu muncul seiring dilantiknya Menteri Keuangan (Menkeu) RI baru, Purbaya Yudhi Sadewa, yang dinilai mampu memicu gairah dan harapan bagi dunia usaha, meskipun tantangan struktural masih membayangi.

Ketua Komtap Pembinaan dan Pengembangan Sekretariat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DIY, Timotius Apriyanto, menandaskan, Menkeu anyar memberi angin segar setelah sempat ada kegelisahan akibat penurunan pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua.

Terkini, ia menyoroti, indikator ekonomi makro di paruh kedua 2025 menunjukkan banyak hal positif, salah satunya terkait Purchasing Manager Index industri manufaktur yang kini mencapai zona ekspansif.

"Meski belum semua menunjukkan kekuatan fundamental ekonomi yang menjamin pertumbuhan tinggi, paling tidak ada gairah untuk ekonomi Indonesia ini membaik," katanya, Minggu (19/10/25).

Meski demikian, pihaknya tetap mendesak pemerintah untuk melakukan reformasi struktural ekonomi yang masif, dengan titik berat pada deregulasi dan debirokratisasi di sektor perizinan.

Timotius mencontohkan, masih berbelitnya proses perizinan perusahaan besar, termasuk soal Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk perusahaan modal asing.

"Perizinan yang berbelit-belit ini menjadi salah satu pemicu masih tingginya ekonomi biaya tinggi kita. Perlu harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan di semua kementerian untuk mendorong sektor riil," tandasnya.

Strategi pemerintah secara umum, lanjutnya, harus mengedepankan reformasi struktural yang lebih fokus pada penciptaan lapangan pekerjaan, dorongan investasi, kemudahan fasilitas sektor riil, dan dukungan insentif kebijakan untuk ekspor. 

Menkeu Purbaya yang sebelumnya punya pengalaman di Sekretariat Kepresidenan RI, diharapkan mampu melakukan debottlenecking, serta membawa breakthrough policy.

"Masalah-masalah yang selama ini menghambat pertumbuhan ekonomi perlu dikoordinasikan di tingkat kementerian koordinator," pungkasnya. (aka)