Ketua DPRD Kulon Progo Soal TKD Turun: Perolehan PAD Harus Digenjot
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo pun tengah menghitung ulang rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 nanti
Penulis: Alexander Aprita | Editor: Muhammad Fatoni
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jogja/foto/bank/originals/Ketua-DPRD-Kulon-Progo-Aris-Syarifuddin-17102025.jpg){kind=small}
lihat foto
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jogja/foto/bank/originals/Wayangan-Perang-Jawa-di-Milad-ke-240-Diponegoro-Jadi-Ajang-Refleksi-Fenomena-Serakahnomics.jpg)
Belum lagi dengan turunnya opsen sekitar Rp 2 miliar, sehingga pendapatan daerah di 2026 turun hingga Rp 119 miliar.
Pihaknya pun akan menghitung ulang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026.
Khususnya dalam memastikan program-program prioritas tetap bisa berjalan sesuai rencana.
"Pengurangan ini membuat Pendapatan Daerah 2026 yang awalnya diperkirakan sekitar Rp 1,4 triliun turun ke kisaran Rp 1,2 triliun," kata Triyono.
Ia mengatakan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat turut berkurang menjadi hanya Rp 643 miliar.
Padahal, DAU banyak digunakan untuk belanja operasional terutama gaji pegawai dengan nilai total Rp 660 miliar.
Kondisi ini membuat Pemkab Kulon Progo harus membuka sumber lain untuk belanja operasional pegawai.
Seperti menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menutup defisit belanja operasional.
"TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) bisa saja berkurang, namun itu masih opsional," ujar Triyono.(*)
| OPD Bantul Masih Tunggu Arah Kebijakan Soal Pengurangan TKD 2026 |
|
|---|
| Anggaran DPRD Sleman Kena Potong Rp37 Miliar Imbas Rasionalisasi |
|
|---|
| TKD Kulon Progo 2026 Diperkirakan Berkurang hingga Rp117 Miliar, Gaji Pegawai Bisa Terdampak |
|
|---|
| Dana Transfer Daerah dari Pusat ke Pemkab Klaten 2026 Turun Rp179 Miliar |
|
|---|
| TKD 2026 Turun, Pemkab Bantul Tetap Prioritaskan Peningkatan Jalan dan Jembatan |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.