TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA – Pemerintah mengalihkan Rp300 triliun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke program yang dinilai lebih produktif dan langsung dirasakan rakyat.

Langkah ini dilakukan setelah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengidentifikasi adanya potensi kebocoran dan pemborosan pada sejumlah pos anggaran yang ada di APBN.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui DPR. 

Baca juga: Stephen Lane, Ilmuwan & Juara Balap Sepeda Ultra Rekor Indonesia 2025

APBN memuat perkiraan pendapatan negara (seperti pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak) serta alokasi belanja negara (seperti gaji pegawai negeri, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial).

Secara sederhana, APBN adalah “dompet besar” negara yang digunakan untuk membiayai seluruh program dan kegiatan pemerintah demi kesejahteraan rakyat. 

Setiap rupiah di dalamnya berasal dari masyarakat, sehingga pengelolaannya harus transparan dan bebas dari kebocoran.

Dalam Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (15/8/2025), Prabowo menyebut anggaran yang dipotong di antaranya perjalanan dinas luar dan dalam negeri, belanja alat tulis kantor (ATK) bernilai besar, serta pos-pos lain yang rawan korupsi.

“Rp300 triliun itu kami geser untuk kegiatan yang lebih produktif dan bermanfaat langsung bagi rakyat,” ujar Prabowo dikutip dari Tribunnews.com.

Menurut Prabowo, kebijakan ini sejalan dengan perintah UUD Pasal 33 ayat 4 untuk mengelola keuangan negara secara efisien. 

Prabowo mengibaratkan kebocoran kekayaan negara seperti tubuh yang terus kehilangan darah—jika dibiarkan, bisa berujung fatal bagi perekonomian.

Langkah efisiensi ini, kata Presiden, bukan semata mencari kesalahan pihak tertentu, tetapi fokus pada solusi cepat agar kekayaan negara tetap terjaga. 

“Tujuannya jelas: menyelamatkan kekayaan negara untuk generasi sekarang dan mendatang,” tegasnya. (*)